INDRA | STC KARANG BARU | Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Aceh Tamiang dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan A...
KARANG BARU | Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Aceh Tamiang dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun 2013 dinilai masih masih banyak kelemahannya yang harus segera disikapi serta dicari solusinya.
Kelemahan tersebut merupakan cambuk bagi semua agar dapat berbenah diri demi terciptanya masyarakat sejahtera dan madani sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati.
Demikian pandangan dari Fraksi Muda Sedia DPRK Aceh Tamiang yang dibacakan Marlina SPd dalam penyampaian pandangan terhadap LKPj bupati pada rapat paripurna yang berlangsung di aula utama gedung DPRK, Rabu (28/5).
"Visi dan misi tersebut dijadikan acuan dalam melaksanakan kebijakan, jangan hanya sebuah tulisan dan angan-angan," kata Marlina.
Hasil evaluasi Fraksi Muda Sedia menyimpulkan, selain laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang disampaikan Bupati Hamdan Sati belum diaudit BPK, dari pendapatan daerah Rp 669,865 miliar lebih terdapat perbedaan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebanyak Rp 81,401 miliar lebih. Sementara dalam buku LKPj dinyatakan Silpa Rp 83,161 miliar lebih.
"Sebenarnya yang mana yang dipakai, dari data keduanya apakah ada kesalahan pengetikan atau salah perhitungan," tanya Marlina.
Marlina juga menyebutkan, sampai saat ini masih banyak potensi PAD dibiarkan menguap begitu saja, sementara qanun, regulasi atau aturan telah ditetapkan, seperti pengendalian menara telekomunikasi sering disinggung dalam rapat paripurna badan legislasi terhadap 74 unit tower, karena baru 22 unit yang memiliki izin.
Hal ini seharusnya sudah ditertibkan.Sementara Fraksi Demokrat melalui Syaiful Sofyan meminta penjelasan terhadap keterlambatan LKPj 2013, padahal LKPj merupakan proses evaluasi dan penilaian serta akuntabilitas yang selayaknya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin dan tepat waktu, agar dapat pembahasan lebih mendalam.
"Berdasarkan amatan kami, potensi pendapatan daerah belum intensif dan optimal dilakukan, seperti pengelolaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum, pengelolaan kebun sawit di tanah pemda yang tidak jelas siapa pengelolanya sehingga nol yang masuk ke kas daerah.
Begitu juga aset bergerak maupun tidak bergerak. UPTD sudah selayaknya lebih jelas dalam pemakaiannya," ucap Syaiful.
Sedangkan pandangan Fraksi Partai Aceh menyoroti masih lemahnya SDM aparatur khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang berdampak buruk terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan.
Selain itu, seperti dibacakan Juniati, Pemerintah Aceh Tamiang harus meningkatkan penghasilan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan kelautan.
"Juga dengan membuka lapangan kerja pada sektor perkebunan dan pertambangan melalui PT Petro yang telah disahkan," katanya. (***)
Foto: Ilustrasi/lensaindonesia.com
