KARANG BARU | STC - Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan Negara dan menciptakan Pemerintahan yang bersih, Pemkab Aceh Tamian...
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tamiang, Ir. Razuaradi Ibrahim, MT kemarin.
Akses data transaksi rekening Pemerintahan Daerah secara online ini kata Razuardi telah tertuang dalam naskah kesepakatan bersama 23 kabupaten /kota dan Pemerintah provinsi Aceh dengan pihak PT. Bank Aceh.
“Jadi Pemkab Aceh Tamiang tinggal merealisasikannya saja," ujar Razuardi.Penandatanganan naskah kerjasama yang dilaksanakan di Auditorium BPK-RI, Jakarta, yang disaksikan langsung oleh Ketua BPK-RI, Hadi Purnomo tersebut lanjut Razuardi merupakan suatu terobosan baru dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan.
“Sebelumnya systim transaksi rekening online ini juga pernah dibahas oleh kepala BPK Perwakilan Aceh, Maman Abdulrahman dengan unsur pejabat setingkat Sekretaris Daerah baik dari provinsi maupun dari kabupaten/ kota.
“Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh BPK-RI untuk mengakses keuangan daerah secara online sebagai wujud dari pengawasan keuangan daerah," ujar Razuardi.
Dengan akses online itu, tugas BPK akan jauh lebih mudah, karena pengaksesan bias dilakukan dari Jakarta.
Selain itu, system ini juga membuat semua transaksi Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kota maupun Kabupaten secara online bias dipantau dari Jakarta, sehingga BPK dapat dengan mudah mengawasi pengelolaan uang Negara. (Rakyat Aceh/urd)
Foto: Ilustrasi/Republika co.id
