KARANG BARU | STC - Kegiatan studi banding atau kunjungan kerja (kunker) anggota DPRK Aceh Tamiang dari empat komisi yakni komisi A, B, C...
Hal itu dirasa penting karena sepulangnya para wakil rakyat dari Bali dan Kepulauan Seribu, tidak terlihat apa yang akan diimplementasikan.
Mereka belum bisa memberikan laporan kepentingan kunker ke dua daerah tersebut, untuk disampaikan kepada masyarakat dan mampu diterapkan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif LembAHtari Sayed Zainal M SH, Sabtu (22/3) di Kualasimpang. Sayed mengkritisi dari catatan-catatan kunker tahun sebelumnya yang dirasa belum mewakili kepentingan rakyat dan ini harus dievaluasi.
"Jangan sampai rajin pergi kunker tapi miskin prestasi," sindirnya.Ditambah lagi, kunker di tahun 2014 yang mendekati agenda pemilu legislatif, dinilainya sangat tidak patut.
Seharusnya para anggota dewan fokus menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai di penghujung jabatan.Untuk itu, sambung Sayed, LembAHtari akan minta audit sosial ke DPRK terkait biaya SPPD kunker tahun 2012, 2013 dan 2014, yang selama ini belum diketahui nilai manfaatnya khususnya untuk kepentingan daerah.
"Kita melihat kebijakan bermodus kunker ini kebablasan, sudah tidak patut untuk dilakukan karena masa tugas tinggal menghitung hari.
Di sisi lain dewan sudah mengesampingkan etika sebagai wakil rakyat, sebab pada saat akan berakhir masa jabatan terkesan masih memaksakan diri pergi kunker dan ini adalah pengelabuan terhadap publik. Karena hasil kunker, jika mereka tidak terpilih kembali, tidak tahu untuk siapa," paparnya.
Menurut Sayed lagi, masih banyak isu lain yang harus dan perlu dibahas dewan, terutama masalah krisis air bersih. Sebab sepanjang musim kemarau dua bulan terakhir, masyarakat di tiga kecamatan yakni Tenggulun, Bandar Pusaka dan Seruway mengalami krisis air bersih.
Selain itu, angka pengangguran yang semakin meningkat dari kota sampai di pedalaman.Ditambah lagi infrastruktur jalan yang sudah lama hancur, seperti di jalur Desa Seumadam menuju Pulo Tiga dan Tenggulun, setiap hari pengguna jalan harus makan debu dari jalan yang hancur tersebut.
Di sisi lain, karut-marut masalah SK honorer K2 yang disinyalir banyak dimanipulasi, sehingga menimbulkan aksi demo baru-baru."Ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPRK Aceh Tamiang.
Apalagi perlu diketahui, masing-masing anggota dewan menerima biaya transportasi dan akomodasi, belum lagi tambahan uang saku.
Mudah-mudahan tidak terjadi kolusi anggaran antara legislatif dan eksekutif," katanya.Jumlah anggota DPRK yang melakukan kunker sebanyak 27 orang, dengan rincian pada tanggal 16 sampai 21 Februari 2014 komisi B dan D berangkat ke Buleleng, sedangkan dua pekan selanjutnya giliran komisi A dan C yang pergi kunker ke Kepulauan Seribu tepatnya tanggal 4 hingga 9 Maret 2014.Dalam kegiatan tersebut, empat PNS protokoler sekretariat dewan dan delapan tenaga honorer juga dibawa oleh masing-masing komisi.
Termasuk sejumlah staf dinas turut dilibatkan, di antaranya dinas pertanian, kelautan dan perikanan serta dinas kehutanan.
Sementara tiga orang yang tidak mengikuti kunker yakni Ketua DPRK Ir Rusman, Wakil Ketua DPRK Arman Muis dan Syaiful Bahri, serta seorang anggota dari komisi D. (Medanbisnis)
Foto: Sayed zainal M SH (ck05)
