INDRA | STC KARANG BARU | Meski banyak kritikan dan munculnya pertanyaan dari sejumlah kalangan, anggota DPRK Aceh Tamiang tetap melaku...
KARANG BARU | Meski banyak kritikan dan munculnya pertanyaan dari sejumlah kalangan, anggota DPRK Aceh Tamiang tetap melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
Kali ini sejumlah anggota DPRK yang berasal dari empat komisi melakukan kunjungan ke Pulau Bali dan Pulau Seribu. Untuk kedua kegiatan tersebut diperkirakan alokasi anggaran hampir Rp 1 miliar.
Konfirmasi ke Sekretariat DPRK, yakni Kabag Persidangan dan Risalah Agustiar SH yang didampingi Kasubbag Persidangan Rahimuddin SH, Selasa (4/3), kunker DPRK tahun ini menyertakan enam anggota komisi B dan lima anggota komisi D yang telah melaksanakan kegiatan di Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng selama lima hari mulai tanggal 16 Februari lalu.
Bersama mereka ikut serta empat PNS dan empat pegawai kontrak.Sedangkan kunker ke Pulau Seribu, Jakarta, dilaksanakan Komisi A dan Komisi C selama lima hari sejak 4 Maret. Rahimuddin tidak dapat menyebutkan berapa jumlah orang yang berangkat ke sana, namun dalam rombongan termasuk Sekretaris Dewan Hidayat Tanjung.
Dia pun tidak dapat memberitahukan jumlah anggaran yang terserap dalam pelaksanaan kunker tersebut. "Kami tidak dapat memberikan keterangan lebih jauh, untuk selengkapnya dalam hal ini yang berwenang sekretaris dewan," ujar Rahimuddin.
Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyoroti kunker yang dilakukan anggota dewan, bukan cuma kegiatan kali ini tapi tahun-tahun sebelumnya.Seperti LSM Transparancy Aceh, mereka melihat kegiatan tahun 2013 dengan mengunjungi Kota Makasar, Sulawesi Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, juga tidak ketahuan hasilnya.
Hasil kunker tersebut belum terdengar dipublikasikan secara resmi untuk diketahui masyarakat.Mestinya, kata Ketua LSM Transparancy Aceh Kamal Ruzamal, publikasi hasil kunker menjadi kewajiban bagi DPRK.
"Sebut saja sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRK kepada rakyat yang telah membiaya perjalanan dinas mereka ke luar daerah. Jika kali ini pun tanpa transparansi, maka DPRK sudah tak peduli lagi dengan kondisi masyarakat," kata Kamal.Kamal pun mengimbau anggota DPRK melakukan pertemuan pers untuk menegkspos hasil kunker tersebut agar diketahui masyarakat secara luas.
Sementara Ketua Forum Rakyat Aceh Tamiang (Frat) Zulham mengatakan, meski kunker anggota DPRK bertujuan baik demi kemajuan daerah dan pembangunan, alangkah bagusnya jika lokasi yang dituju disesuaikan dengan potensi daerah serta permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.
Menurut Wak Leng - sapaan akrab Zulham - kunker angggota dewan ke Pulau Bali dan Pulau Seribu identik dengan perjalanan wisata, padahal masih banyak daerah lain yang lebih berhasil seperti Pekanbaru di sektor perkebunan yang ada kesamaan keadaan alam dan persamaan pertumbuhan ekonomi dengan Aceh Tamiang."Sayang anggaran yang besar jika dibuat kegiatan yang tidak dapat dirasakan masyarakat," ujarnya. (***)
Foto: Ilustrasi/kopel-online or.id
