MEDAN | STC - Seratusan sopir dan awak truk asal Aceh mengaku selalu diperas oknum petugas Jembatan Timbang di Sumatera Utara. Mereka mem...
Pemerasan itu selalu dialami sopir truk pengangkut sembako ketika menjalani pemeriksaan di Jembatan Timbang Gebang, Langkat, Sumut.
Para petugas disebut awak truk sudah mematok harga Rp 300.000 hingga Rp 450.000 agar bisa melanjutkan perjalanan ke Sumut. Hal serupa juga diterapkan seperti itu ketika truk kembali ke Aceh. “Setiap pemeriksaan Rp 300.000.
Jadi pulang pergi harus sediakan uang paling sedikit Rp 600.000,” kata Zulkifli, awak truk asal Aceh Utara.
Para sopir mengaku tak bisa menolak permintaan itu, karena bila uang tidak diberikan mereka dipaksa balik ke Lhokseumawe.
“Bagaimana tidak dibayar. Sementara kita kerja sama orang. Kalau balik, ya bermasalah sama tokelah kita,” lanjut Zulkifli. Praktik pemerasan ini, kata mereka sudah berlangsung lama.
Karena dialog yang mereka lakukan dengan petugas Jembatan Timbang tak membuahkan hasil, para awak truk yang tergabung dalam Himpunan Mobilisasi Barang di Darat (Hipmobar) ini pun memilih berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro, Medan Petisah, Rabu (26/2) siang.
Mereka sengaja memarkirkan seratusan truk di jalan raya hingga menarik perhatian pengguna jalan. “Dua minggu lalu kami juga demo ke sini.
Tapi sama sekali gak ada hasil,” ujar awak truk lainnya, Hanafiah. Hanafiah mengungkapkan, pemerasan itu terjadi di seluruh Jembatan Timbang yang ada di Sumut.
Tapi besaran nominal yang diminta tak sebanyak di Gebang. “Itu yang dari Riau juga dimintai pas lewat di Limapuluh. Tapi cuma Rp 50.000,” kata dia. Dalam unjuk rasa ini, tidak ada pejabat yang menemui massa, sehingga pengunjuk-rasa terlihat hanya duduk-duduk di trotoar depan Kantor Gubernur Sumut.
Informasi menyatakan Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumut) tengah berada di Arab Saudi. “Tadi sudah saya jumpai mereka. Tapi nggak mau mereka sama saya,” kata Kabid Lalu Lintas Angkutan Darat Dishub Sumut, Darwin Purba yang berada di lokasi.
Darwin mengaku tidak tahu inti tuntutan massa, karena dirinya belum sempat berdialog. Menurutnya dibutuhkan pembahasan mendalam untuk mengetahui bentuk pemerasan yang dituduhkan. (Serambinews/mad)
Foto: Serambinews/mad
