ACEH TAMIANG | STC - PARTAI Aceh mengecam tindakan penurunan paksa atribut milik mereka oleh Panwaslu Tamiang. Tindakan Panwaslu Tamiang...
ACEH TAMIANG | STC -
PARTAI Aceh mengecam tindakan penurunan paksa atribut milik mereka oleh Panwaslu Tamiang. Tindakan Panwaslu Tamiang ini dinilai diskriminatif serta tak sesuai prosedur.
“Ini diskriminatif. Mengapa atribut partai nasional masih berkibar hingga saat ini? Sedangkan atribut kita (Partai Aceh-red) baru sebentar berkibar karena ada acara, langsung diturunkan,” kata Ketua DPW Partai Aceh Tamiang, Dilza Fatia, Jumat 28 Februari 2014.
Menurutnya, beberapa waktu lalu Partai Aceh Tamiang menggelar pelatihan ToT serta Jurkam di Kuala Simpang. Untuk memeriahkan acara, pihaknya memasang umbul-umbul serta atribut partai lainnya di sekitar Kota Kuala Simpang, Tamiang.
Sayangnya, kata Dilza, sehari yang lalu Panwaslu Tamiang langsung meminta atribut tersebut dicopot.
“Kemudian pagi harinya, Panwaslu Tamiang dan Satpol PP langsung mencopotnya. Sedangkan atribut partai nasional hingga kini masih bebas berkibar,” kata Dilza.
Sikap Panwaslu Tamiang ini, ujar Dilza, secara jelas menunjukan keberpihaknya pada partai nasional. Padahal, status Panwaslu Aceh sendiri hingga saat ini masih dipertanyakan oleh Pemerintah Aceh.
“Kita minta Panwaslu Tamiang ditegur. Sikap diskriminasi ini hanya akan menambah rasa ketidakpercayaan kita pada Panwaslu,” ujarnya. (Atjehpost)
Foto: Atjehpost
“Ini diskriminatif. Mengapa atribut partai nasional masih berkibar hingga saat ini? Sedangkan atribut kita (Partai Aceh-red) baru sebentar berkibar karena ada acara, langsung diturunkan,” kata Ketua DPW Partai Aceh Tamiang, Dilza Fatia, Jumat 28 Februari 2014.
Menurutnya, beberapa waktu lalu Partai Aceh Tamiang menggelar pelatihan ToT serta Jurkam di Kuala Simpang. Untuk memeriahkan acara, pihaknya memasang umbul-umbul serta atribut partai lainnya di sekitar Kota Kuala Simpang, Tamiang.
Sayangnya, kata Dilza, sehari yang lalu Panwaslu Tamiang langsung meminta atribut tersebut dicopot.
“Kemudian pagi harinya, Panwaslu Tamiang dan Satpol PP langsung mencopotnya. Sedangkan atribut partai nasional hingga kini masih bebas berkibar,” kata Dilza.
Sikap Panwaslu Tamiang ini, ujar Dilza, secara jelas menunjukan keberpihaknya pada partai nasional. Padahal, status Panwaslu Aceh sendiri hingga saat ini masih dipertanyakan oleh Pemerintah Aceh.
“Kita minta Panwaslu Tamiang ditegur. Sikap diskriminasi ini hanya akan menambah rasa ketidakpercayaan kita pada Panwaslu,” ujarnya. (Atjehpost)
Foto: Atjehpost
