Foto: Medanbisnis ACEH TAMIANG | STC - Pembuatan tapal batas areal perkebunan PTPN1 Afdeling VIII Serba, Unit Pulau Tiga, di Desa Batu ...
 |
| Foto: Medanbisnis |
Pasalnya, tapal batas yang dikerjakan pihak PTPN1 diduga telah memutus badan jalan desa dan menyerobot lapangan olah raga yang notabene masih masuk komplek SDN Batu Bedulang.Pantauan wartawan di lapangan, tapal batas dibuat dengan cara diparit menggunakan alat berat mengelilingi perkampungan Batu Bedulang.
Seraya membuat parit, pihak PTPN1 juga membuat jalan baru untuk akses mengeluarkan hasil produksi dari pinggiran kampung tersebut.Ironisnya, yang terjadi di lapangan pembuatan jalan sekaligus parit telah menyerobot tanah milik sekolah.
Alhasil sekitar puluhan meter tanah yang diklaim masuk komplek sekolah dasar harus tergerus pembuatan jalan tersebut.
Kepala N Batu Bedulang Amir kepada wartawan mengutarakan, sebelumnya pihak perkebunan telah melapor akan membangun jalan baru di pinggir sekolah.
Atas laporan lisan itu pada Senin 23 Desember 2013 pihak kebun yang dipimpin asisten kepala langsung menurunkan alat berat untuk membuat jalan sekaligus parit pembatas.
Numun dalam proses pengerjaanya, tanah kompleks sekolah diambil sekitar lebar enam meter. "Padahal batas komplek sekolah sudah dipagar, tapi tetap diserobot," kata Amir.
Menurutnya, tanah yang kena pembuatan akses jalan afdiling merupakan sarana lapangan sepak bola untuk para murid berolah raga.
Di sisi lain, tumbuhan di sekitar pagar sekolah pun ikut menjadi korban. "Sekitar 20 pohon ludes, rata dengan tanah, padahal hasil dari tanaman itu selama ini untuk membantu kas sekolah," sambung Amir.
Amir mewakili dewan guru berharap pihak PTPN1 khususnya unit Pulau Tiga bisa membantu keberlangsungan dunia pendidikan, bukan malah mengobok-obok sarana yang sudah ada.
Dengan perbuatan itu selain merusak lingkungan sekolah juga menimbulkan efek sarana olah raga bagi murid semakin sempit.
Datok Penghulu Desa Batu Bedulang Ahmad Jais menambahkan, waktu melakukan pembuatan jalan dan parit dia dan kepala sekolah sedang tidak berada di tempat.
Menurut informasi dari warga, pihak PTPN1 dengan pengawalan ketat aparat TNI-Polri berseragam dan senjata lengkap membeking jalannya pekerjaan.
"Kendati kami tidak memberi izin, namun kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dikawal puluhan aparat keamanan untuk nakut-nakiti warga yang ingin mendekat," ucap Jais.Selain tanah sekolah, ujar Jais, salah satu akses jalan kampung juga diblokir oleh pihak PTPN1, dengan dalih membuat tapal batas.
Namun secara disengaja telah menutup akses jalan dusun yang berfungsi menjadi jalan alternatif bagi warga saat jalan protokol tidak bisa dilalui.
Kedalaman parit sekitar 2,5 meter dan lebar mencapai 3 meter, sementara jalan yang dibuat itu pun bukan bermanfaat untuk umum melainkan khusus untuk dilalui pihak perkebunan guna mangambil hasil panen sawit.
Protes juga disampaikan pemuda desa setempat. Menurut meraka, pihak perkebunan BUMN itu arogan. Pasalnya sekitar 30-an petugas keamanan dikerahkan untuk menghambat warga yang protes.
"Ibarat pepatah, meludah namun dijilat kembali, inilah yang dilakukan pihak PTPN1 kemarin," katanya.Askep Pulau Tiga Zen Husni saat dikonfirmasi tidak menyangkal adanya pembuatan tapal batas dan jalan baru.
"Benar kami membuat parit di sekeliling kampung dan jalan baru untuk mengangkut buah sawit. Itu dilakukan untuk mempertegas batas perkebunan yang bersebelahan dengan Desa Batu Bedulang," jelas Zen.
Menurut Zen, awalnya pihak perkebunan sudah melapor kepada perangkat desa dan sekolah terkait pembuatan tapal batas etrsebut.
Sementara bagi tanaman yang terkena gusur, akan diganti rugi sesuai tingkatannya.Disinggung mengenai penyerobotan, askep kebun itu membantah, karena dianggap lahan itu masih dalam HGU PTPN1.
"Tidak benar kalau kami menyerobot, karena areal sekolah SDN Batu Bedulang dan perkampungan itu sejarahnya adalah lahan HGU PTPN1 pascarelokasi musibah banjir bandang tahun 2006, dengan bunyi perjanjian pinjam pakai tanah," paparnya.
Sementara mengenai pemutusan akses jalan dusun, Zen menjelaskan, pihaknya terpaksa melakukan hal itu karena menimbang tanaman sawit masa replanting masih sangat kecil dan rawan dari hewan ternak.
Kepala Urusan Humas PTPN1 Adi Yusfan SE saat dikonfirmasi menyatakan, intinya kalau isunya masalah lahan, apapun ceritanya jika musyawarah atau mufakat tidak tercapai maka penyelesaiannya harus melalui jalur hukum. ( Medanbisnis )
