Ir. Rusman (syawaluddin/STC) SYAWALUDDIN | STC KARANG BARU | Akhir-akhir ini isu tidak harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legis...
 |
| Ir. Rusman (syawaluddin/STC) |
KARANG BARU | Akhir-akhir ini isu tidak harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legislatif terus bergulir. Dan itu disuarakan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk kegiatan politiknya, agar apa yang diinginkan dapat tercapai, meski harus dengan jalan kotor.
Isu anggaran, hungungan komisi, fraksi yang kesemuanya itu ditujukan kepada hubungan kedua belah pihak yang saling berkepentingan (eksekutif - legislatif), benarkah demikian?...
Langsung terjawab, Saat STC pagi tadi Senin (7/9) bertandang ke gedung DPRK Aceh Tamiang (Atam), untuk memintai klarifikasi kepada Ketua DPRK atam, Ir Rusman, seputar isu miring yang menerpa dua institusi yang saling berkompeten itu.
Menurutnya, tidak benar hubungan eksekutif - legislatif tidak harmonis, hanya isu murahan yang di luncurkan sebagai bola panas demi kpentingan politik de vi de etit vera (politik memecah belah) demi kepentingan pihak-pihak tertentu.
"Maaf, tidak benar kalau dewan bersinggungan dengan eksekutif, kita sesuai prosedur dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana diatur dalam UU nya, jadi tidak benar itu, kalau kita berseberangan dengan eksekutif", jelasnya.
Lebih lanjut dikatkan, sebaliknya dewan mendukung sepenuhnya program-program yang diajukan eksekutif ke legislatif, selama program tersebut demi kemaslahatan umat.
Menurut Rusman, potensi hulu hilir bisa dijadikan sentra industri berbasis perikanan, pertanian dan perkebunan, mengingat wilayah Atam di bagi atas dua zoa, kelautan, pertanian dan perkebunan.
"Banyak sektor yang bisa dijadikan basis peningkatan income perkapita bagi pendapatan masyarakat pesisir dan hulu Atam. Selain meningkatkan PAD, juga meningkatkan ekonomi masyarakat, jadi siapa bilang kami tidak harmonis", jelas Rusman.
Kalau dalam sidang Paripurna, itu merupakan alam demokrasi yang harus mengakomodir pendapat dan saran para anggota dewan, tapi bukan berarti tidak suka terhadap program yang dibuat eksekutif, mungkin ada subtansi yang tidak mengakomoddir kepentingan masyarakat. Jangan hal itu dijadikan komoditi politik murahan.
"Janganlah isu itu dijadikan alat politik untuk memecah belahkan hubungan antara eksekutif - Lesgislatif, yang selama berjalan harmonis, kalau ini terus terjadi bagaimana Atam bisa dibangun, masih dipenuhi dengan pemikiran curiga secara terus menerus", kata Rusman. (***)
