Foto; Aryos Nivada, [Rico Fahrizal/STC) RICO FAHRIZAL | STC BANDA ACEH | Biaya pelantikan Wali Nanggroe (WN) sebesar Rp 50 ...
Foto; Aryos Nivada, [Rico Fahrizal/STC) |
RICO FAHRIZAL | STC
BANDA ACEH | Biaya
pelantikan Wali Nanggroe (WN) sebesar Rp 50 miliar, merupakan bentuk pemborosan
nyata yang dilakukan oleh DPRA terhadap uang rakyat Aceh. Bahkan nampak sekali
skenario bahwa jabatan pemangku adat itu dibuat lebih hebat dari Gubernur Aceh
itu sendiri dari sisi anggaran.
Hal itu dinyatakan oleh Pengamat Politik dan
Keamanan Aceh, Aryos Nivada, via press release yang diterima STC, Rabu
(2/10/2013) kemarin. Dalam rilisnya, Aryos menyebutkan pelantikan WN dengan
jumlah anggaran mencapai 50 miliar, menunjukkan DPRA mencoba menonjolkan sisi
prestise saja ketimbang manfaat.
“Dilihat
dari sisi yang lain, pelantikan WN dengan anggaran yang sangat besar itu, telah
menafikan keberadaan Gubernur Aceh itu sendiri.” Ujar Aryos.
Sebab kata Aryos, pelantikan Gubernur Aceh saja
anggarannya tidak demikian besar. Padahal bila dikaji dari sisi hukum, WN hanya
jabatan adat yang diatur dalam Qanun Aceh.
“Disisi lain bukan jabatan politik yang mampu
dibuat seremonial melebihi mandatnya sebagai lembaga adat.” Katanya.
Menurut
Aryos, kalau dikaji secara serius, anggaran yang sangat besar itu hanya akan
terbuang percuma untuk acara seremonial yang kurang menyentuh kebutuhan publik
masyarakat Aceh.
“Tidak ada kebermanfaatan apapun untuk kepentingan
peningkatan ekonomi mikro bagi rakyat Aceh. Ini hanya mencoba memperlihatkan
sisi wah-nya saja. Dalam hal ini DPRA mencoba mengkhianati rakyat Aceh secara
mandat pengelolaan uang rakyat,” ujar Aryos Peneliti Jaringan Survey Inisiatif.
Untuk itu,
Aryos menyarankan kepada DPRA agar merubah besaran anggaran. Sebab dengan
alokasi sebanyak itu, secara gamblang memberikan jawaban bahwa anggota parlemen
Aceh sekarang ini bukanlah wakil rakyat yang nyata.
“Mereka tidak lebih hanya wakil parpol yang punya
kepentingan dengan adanya pelantikan WN secara politik dan ekonomi.” Tandasnya.
(***)