Foto : Syawaluddin / STC SYAWALUDDIN | STC ACEH TAMIANG | Sedikitnya seratusan warga desa Tanjung Binjai di dampingi Lembaga Advokasi...
 |
| Foto : Syawaluddin / STC |
ACEH TAMIANG | Sedikitnya seratusan warga desa Tanjung Binjai di dampingi Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari), menyambut Hari Agraria Nasional demo PT Parasawita.
Dalam demo tersebut, LembAHtari dan Warga desa Tanjung Binjai meminta kepada Gubernur Aceh dan Bupati Atam untuk segera menghentikan dan mencabut ijin Leanclearing PT Parasawita di Desa Tanjung Binjai.
Selain itu, mereka minta kepada Kapolda Aceh untuk mngusut hingga tuntas, sesuai dengan laporan tertulis LembAHtari beberapa waktu lalu.
Kembalikan tanah warga sesuai dengan fungsinya, peruntukkan cetak sawah Pasang Surut, bukan peruntukan perkebunan Kelapa Sawit, mengingat kawasan wilayah Tanjung Binjai adalah rawa pesisir.
"Ini kita lakukan, berkaitan penyimpangan yang telah dilakukan oleh PT Parasawita, serta Kejahatan sumber daya alam bidang perkebunan, termasuk kejahatan lingkungan. Ini tidak bisa kita tolerir", tegas Sayed Zainal, MSH. Direktur eksekuit LembAHtari kepada wartawan, Selasa (24/9) di Tanjung Binjai.
Selain itu, tuntutan paling mendasar adalah, segera Bupati dan Kadishutbun Atam mengundurkan diri saja jika tidak mampu menyelesaikan dan menjalankan kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat.
"Mereka kan dipilih rakyat, berbuatlah yang proporsional dan profesional dalam mengambil langkah dan menyelesaikan berbagai konflik di tatanan kehidupan rakyat, terutama sengketa tanah. Saya yakini, ini tak mampu dilakukan, sebab bupati sendiri ada di lingkaran konflik", kata Sayed.
Sambil melakukan longmarch dari jembatan alur durhaka, menuju lahan garapan PT Parasawita. warga yang dikomandoi LembAHtari itu, menerikan yel-yel "kembalkan hak kami", "jangan rampas tanah dan lahan pertanian kami", "Enyah PT Parasawita, jika kehadiran menyengsarakan rakyat"
Menurut Sayed, aksi demo terpecah menjadi dua bagian, sebahagian di lakukan di desa Tanjung Binjai dan sebahagian lagi warga Sungaiyu, dari desa perkebunan berorasi di gedung DPRK Atam.
Mereka juga menuntut, agar gubernur dan bupati tidak merekomendasikan dan memperpanjang ijin PT Parasawita, mengingat ada praktik-praktik kotor di dalam kepemilikannya, apalagi masyarakat hari ini butuh lahan garapan.
Sayed mengendus, ada praktik-praktik ilegal, ditingkat pejabat Atam, dalam menguasai atau memiliki lahan. "Bagaimana Hamdan Sati bisa bekerja maksimal, kalau dia saja masih bergelimang masalah, omong kosong semua itu, jika Hamdan berani menyelesaikan konflik tanah", ujar Sayed mengakhiri. (***)
