Foto: Ilustrasi-wordspress.com ACEH TAMIANG | STC - Sebagian guru di Kabupaten Aceh Tamiang, belum paham soal Standar Pelayanan Minima...
 |
| Foto: Ilustrasi-wordspress.com |
Hal itu dikarenakan, kurangnya dilaksanakan sosialisasi tentang hal tersebut kepada guru-guru di daerah yang berjulukan “Kasih Pape Setia Mati” tersebut.Hal itu dikatakan anggota DPRK Aceh Tamiang, Mustafa MY Tiba kepada, Jumat kemarin setelah meninjau ke beberapa sekolah di kabupaten tersebut.
Ditambahkannya, dua hari lalu pihaknya juga telah meninjau beberapa sekolah di Tamiang dan berdialog dengan sejumlah guru mengenai indikator SPM.
“Dari dialog tersebut terungkap sebagian guru tidak memahami soal SPM, padahal standar pelayanan itu sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan,” ujarnya.Menurutnya, SPM merupakan perintah Menteri Pendidikan lewat Permen No 23 tahun 2013, tentang standar pelayanan pendidikan.
Dalam Permen tersebut ada 24 indikator pelayanan minimal, diantaranya rombongan belajar satu ruangan tidak boleh lebih dari 32 siswa, kelengkapan buku paket, alat labor, dan kelengkapan alat peraga di sekolah.
Di lapangan memang sebagian besar fasilitas sekolah terpenuhi, namun kualitas guru masih rendah. “Misalnya, informasi publik sekolah yang harus diketahui tentang keputusan sekolah mengenai murid, tapi tidak dikatahui murid,” ujarnya. Selama ini, tambah Mustafa, dinas tidak menyampaikan masalah SPM ke sekolah-sekolah, sehingga guru tidak tahu.
Selain itu, dinas juga tidak menjadikan SPM sebagai dasar acuan pembangunan pendidikan di Aceh Tamiang.
Dewan berharap Dinas Pendidikan menerapkan SPM dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan harapan pembangunan dalam bidang pendidikan di Tamiang bisa terarah Kalau Rendah, Indikatornya Apa? Kadis Pendidikan Aceh Tamiang, Izwardi, membahtah jika pemahaman guru di Tamiang terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) rendah.
“Kalaupun dinilai rendah, indikatornya apa? dan dari sisi mana yang dinilai tidak bagus, karena ada rasio guru bekualifikasi pendidikan S1 di Aceh Tamiang masuk peringkat tujuh se-Aceh,” ujar Izwardi, seraya menambahkan kalau berkaitan SPM, tidak mungkin guru menghafal seluruhnya.Kadisdi Aceh Tamiang itu juga mengakui, pihaknya belum memiliki SPM kabupaten.
Menurutnya, kesalahan terjadi karena pihaknya berpatokan pada SPM nasional, ternyata SPM kabupaten juga harus dibuat. Misal rasio siswa dalam ruang kelas, ada yang jumlahnya 45 orang untuk satu ruang, ada juga 1 ruang 40 siswa, 1:32 tergantung kawasan keberadaan sekolah.
“Jika satu ruangan diisi 28 anak, maka banyak anak-anak Tamiang yang tidak sekolah,” ujarnya.Yang nampak kali, sebut Izuardi di Kecamatan Tenggulun, rasio untuk kelas diisi 40 orang, tidak ditambah ruang kelas di Tenggulun karena akan dibangun sekolah SMP di sana.
Ditambahkan, buku paket masih kurang namun secara bertahap kekurangan akan dirubah.Saat ini, LSM Logika sedang mendamping pihaknya dalam penyusunan SPM kabupaten dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah.
Selain itu, ada juga program pusat bermutu dari pusat mulai kelompok kerja untuk kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Mengenai SPM nasional sudah disosialiasikan kepada para kepala sekolah. ( Serambinews.com )
