RICO FAHRIZAL | STC ACEH TAMIANG | Pembahasan asumsi makro RAPBN-P 2013 berlangsung alot. Komisi XI DPR kembali menskors sidang dan s...
ACEH TAMIANG | Pembahasan asumsi makro RAPBN-P 2013 berlangsung alot. Komisi XI DPR kembali menskors sidang dan sebagian anggota mengusulkan agar perdebatan diserahkan pada adu kekuatan politik antarfraksi terkait asumsi makro RAPBN-P 2013. Hal itu disampaikan Iqbal, S.HI, pengurus Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Kota Langsa via press release yang diterima STC, Rabu (29/5) kemarin.
Dikatakan Iqbal, inti perdebatan masih berkutat
pada angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang digunakan dalam RAPBN-P. Hingga
semalam pukul 22.00 WIB, sidang masih berlanjut di Ruang Sidang Komisi XI DPR
RI, Senayan, Jakarta,
Selasa (28/5/13).
Meski belum mewakili suara fraksi masing-masing,
argumentasi anggota Fraksi Partai Demokrat dan Partai Golkar tampak menyetujui
seluruh asumsi makro yang diajukan pemerintah. Pendapat kontra meluncur dari
argumentasi anggota Fraksi PKS, Fraksi PDIP, dan Fraksi Gerindra.
Sisanya, yaitu anggota dari Fraksi PAN, PPP, PKB,
dan Hanura, tampak tidak memberikan argumentasi yang tegas terhadap rencana
asumsi makro ekonomi pemerintah.
Inti perdebatan terkait asumsi pertumbuhan ekonomi
yang membuat alot yaitu karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi cukup
dalam dari semula 6,8% yang ditetapkan dalam APBN 2013 menjadi tinggal 6,2%
dalam APBN perubahan (RAPBN-P).
Pemerintah berpendapat, angka 6,2% dianggap sebagai
angka paling realistis dan rasional yang bisa diusahakan pemerintah di tengah
situasi perekonomian yang melambat signifikan selama triwulan I tahun ini.
Dari unsur pemerintah, sidang pembahasan dihadiri
Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri; Menneg PPN/Kepala Bappenas, Armida
Alisjahbana; Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo; Kepala Badan Pusat
Statistik (BPS), Suryamin; dan para direktur jenderal di kementerian terkait.
Menurut Chatib, pemerintah berusaha realistis
dengan mematok pertumbuhan ekonomi hanya 6,2% atau turun enam poin dari target
APBN. Masih kata Chatib, asumsi pertumbuhan ekonomi menurun ditentukan setelah
berkaca pada performa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama triwulan I tahun
ini yang anjlok hingga 6,02% saja.
Penyebab anjloknya pertumbuhan ekonomi disumbang
oleh melambatnya investasi yang ditunjukkan dengan menurunnya Penanaman Modal
Tetap Bruto (PMTB) dari semula 9,97% tahun lalu menjadi hanya 5,9% triwulan I
ini. Kontribusi investasi ini sangat diperhitungkan mengingat rasio investasi
terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cukup tinggi, yaitu 25%.
Selain pelambatan investasi, tingginya inflasi
dinilai akan mengganggu konsumsi rumah tangga sebagai porsi terbesar dalam
struktur PDB. Chatib memaparkan, angka pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan
oleh kinerja sektor-sektor yang membentuk share PDB. Porsi terbesar dalam
struktur PDB, yaitu porsi konsumsi rumah tangga yang mencapai 60%, investasi
25%, sementara belanja pemerintah 16%.
seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah
mengajukan enam asumsi makro yang akan digunakan RAPBN-P 2013. Selain angka
inflasi dari semula 4,9 persen menjadi 7,2 persen; kelima poin lainnya yaitu
meliputi pertumbuhan ekonomi menjadi 6,2 persen dari semula 6,8 persen; tingkat
bunga SPN 3 bulan 5,0 persen; nilai tukar rupiah menjadi Rp 9600 dari semula Rp
9300; harga minyak mentah Indonesia menjadi 108 USD/barrel dari semula 100
USD/barrel; lifting minyak menurun menjadi 840 ribu barrel/hari dari semula 900
ribu barrel/hari; dan lifting gas yang juga menurun dari semula 1.360 ribu
setara minyak b/d menjadi 1.240 ribu. ( pikiran-rakyat.com, 28/05/13)
Berkenaan
dengan hal ini, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Langsa menyatakan:
- Bahwa pembahasan RAPBN ini menggunakan uang rakyat namun hasilnya adalah untuk menyengsarakan rakyat, yaitu bertujuan untuk menaikkan BBM.
- Asumsi dan hasil makro ekonomi yang baik selama ini tidak ada secara nyata bedampak signifikan terhadap rakyat. Buktinya pertumbuhan ekonomi selalu tinggi, namun kemiskinan ternyata malah bertambah.
- Oleh karena itu sudah saatnya umat meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis dan menggantinya dengan system ekonomi Islam. Demikian pula sudah saatnya umat untuk meninggalkan system pemerintahan demokrasi yang telah memiskinkan rakyat dengan mengatasnamakan rakyat dan menggunakan uang rakyat.
- Umat sudah saatnya untuk beralih pada system pemerintahan Khilafah Islamiyah yang akan menerapkan Syariah Islam termasuk dalam prinsip-prinsip ekonomi yang akan mensejahterakan seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim.
Hasbunal-Lah wa ni’mal wakil
ni’mal maula wa ni’man nashiir, laa haula wala quuwata illa billah. (***)
