Foto: Ilustrasi-gresikkab.go.id ACEH TAMIANG | STC - Pendataan warga miskin yang berhak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (J...
 |
| Foto: Ilustrasi-gresikkab.go.id |
Bahkan, warga yang telah meninggal dunia juga memperoleh kartu layanan kesehatan gratis tersebut.
Anggota Komisi C DPRK Aceh Tamiang, Marlina, Rabu (15/5) mengatakan, program Jamkesmas diberikan sebagai jaminan pelayan kesehatan bagi warga dengan kriteria rumah tangga miskin guna menciptakan derajat kesehatan yang tinggi.
Namun, menurutnya pendataan data Jamkesmas di Aceh Tamiang terkesan asal-asalan. Di lapangan masih banyak warga yang seharusnya berhak mendapat layanan Jamkesmas sama sekali tidak mendapatkannya.
“Di Kecamatan Seruway masih ada PNS dan orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan Jamkesmas,” ujar Marlina. Ia juga mengatakan, ada warga yang tidak layak memiliki justru mendapatkannya sekaligus juga memiliki kartu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Kondisi tersebut menurut Marlina, menandakan belum akuratnya pendataan kepesertaan Jamkesmas. Padahal pemerintah berpedoman pada data tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari data Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilakukan pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk itu, DPRK Aceh Tamiang meminta pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap warga yang benar-benar berhak menerima kartu layanan gratis kesehatan tersebut.
Daerah Tanggulangi
Sementara itu, Kasi Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Tamiang, Rosnifah SKM, MKes mengatakan, ada sekitar 43.574 jiwa warga Aceh Tamiang yang saat ini belum mendapat kartu Jamkesmas. Menurutnya itu menjadi tanggung jawab daerah untuk menanganinya mendapat asuransi jaminan kesehatan.
Dinkes Aceh Tamiang, kata Rosnifah tidak melakukan pendataan data Jamkesmas, tetapi hanya menerima data dari pemerintah pusat kemudian mendistribusikannya.
Ia mengatakan, jika masyarakat miskin masih ada yang tidak mendapat Jamksesmas maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menangani kekurangan tersebut, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat lagi. “Pemerintah hanya memberikan Jamkesmas 104.193 jiwa untuk tahun 2013,” ujarnya.
Meski demikian Rosnifar menyatakan, hampir di seluruh kecamatan di Aceh Tamiang terjadi pengurangan warga yang berhak mendapat Jamkesmas.
Tahun 2012, jumlah penerima Jamkesmas di Tamiang sebanyak 147.767 jiwa tahun 2013 berkurang menjadi 104.193 jiwa berkurang sebanyak 43.574 jiwa,” ujarnya.
Ia juga mengakui ada warga yang komplain tidak mendapatkan kartu Jamkesmas namun yang komplain justru warga yang mampu secara ekonomi.
Pendataan Sesuai SOP
Kepala BPS Aceh Tamiang, Nursaidah mengatakan, pihaknya tidak mengeluarkan data apa pun termasuk data Jamkesmas.
Data Jamkesmas yang punya TNP2K yang berada langsung di bawah kendali Wakil Presiden RI.
Pihaknya hanya bertugas mendata semua data, namun data tersebut yang berhak mengeluarkan adalah TNP2K.
“Kita nggak mengeluarkan data tersebut, baik data Jamkesmas, Rakin, maupun data kemiskinan, yang mengeluarkan TNP2K, jadi data yang kami kumpulkan kami serahkan kepada TNP2K,” ujarnya.
Pihaknya menepis pendataan yang dilakukan tidak akurat karena dalam mendata ada standar operasional prosedur (SOP).
“Data milik TNP2K, mereka yang keluarkan siapa – siapa orangnya, TNP2K yang menentukan dan datanya banyak menurut rangking dan wewenang mereka,” ujarnya. ( Serambinews.com )
