RICO FAHRIZAL | STC Aceh Tamiang | Anggota Dewan Komisi A DPR Aceh, H. Muhammad Yunus Ilyas SE, M.Si dari Fraksi PD (Partai Demokrat...
 |
Aceh Tamiang | Anggota Dewan Komisi A DPR Aceh, H. Muhammad Yunus Ilyas SE, M.Si dari Fraksi PD (Partai Demokrat) melakukan kegiatan reses ke Dapil (daerah pemilihan) NAD 6 yang terdiri dari Kabupaten Aceh Timur, Pemko Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kunjungan itu bersilaturrahmi dengan masyarakat didua desa dalam kecamatan Bandar Pusaka dan Kejuruan Muda, Selasa (26/3).
Dilanjutkan pertemuan dengan Ketua Komisi A DPRK Atam, Jafar Ketong, pertemuan itu diwarnai dengan diskusi terkait beberapa permasalahan yakni permasalahan pembentuk Pansel (panitia seleksi) KIP Aceh Tamiang, Qanun Wali Nanggroe yang sudah di paripurnakan oleh DPRA, dan sudah disampaikan ke Mendagri untuk di koreksi, permasalahan Qanun Bendera, dan Qanun Lambang Provinsi Aceh.
Pada lawatannya ke Bandar Pusaka Desa Pante Cempa, Muhammad Yunus Ilyas didampingi Ketua DPC IMDI (Insan Muda Demokrat Indonesia) Aceh Tamiang, M. Hendra Vramenia, SH dan beberapa staf DPR Aceh. Dalam perjalanan Muhammad Yunus tertegun—sedih—melihat kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Bandar Pusaka.
Menurutnya secara
perekonomian masyarakat Bandar Pusaka sangat baik, dikarenakan hampir sepanjang
jalan dikelilingi oleh perkebunan sawit dan perkebunan karet baik perkebunan milik
perusahaan maupun yang dimiliki oleh perorangan.
"Masyarakat Bandar Pusaka dimiskinkan oleh negara sendiri karena kondisi infrastruktur yang sangat jelek dikarenakan tidak ada perhatian dari pemerintah, padahal kondisi ekonomi mereka sangat stabil, mereka harus mengeluarkan kost (pengeluaran) yang lebih tinggi jika mengeluarkan hasil panennya baik hasil panen di bidang perkebunan maupun hasil panen di bidang tanaman holtikultura", ujarnya.
Wakil rakyat di DPR Aceh itu berharap kepada pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh untuk dapat memperbaiki sistem infrastruktur jalan dan jembatan di Bandar Pusaka baik melalui anggaran APBN maupun APBA. "Kegiatan reses atau penyerapan aspirasi masyarakat perlu dilakukan agar anggota DPRA mengetahui secara lebih jauh tentang kondisi masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan program dan juga untuk mengevaluasi pembangunan yang digulirkan di daerah pemilihan masing-masing”, katanya.
Dalam kesempatan itu Muhammad Yunus mengatakan untuk anggaran APBA tahun 2013 telah memplotkan dana sebesar Rp 30 juta untuk pembangunan Mesjid Haqqul Yakin Desa Pante Cempa dan dana sebesar Rp 30 juta untuk pembangunan mesjid Babul Fallah Desa Gerenggam melalui dana Program aspirasinya. (***)