Merasa diperlakukan tak adil terkait tidak juga dikeluarkakannya surat perintah pelaksanaan kerja (ganing) proyek DAK senilai Rp 6,8 milia...
Masalah inipun menjadi polemik karena pengadaan barang/jasa di semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Tamiang ganingnya sudah dikeluarkan padahal kasusnya sama dengan yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang. Syamsul Bahri salah seorang kontraktor pemenang tender paket proyek pengadaan dan fisik kepada Koran ini, Minggu (28/10) mengatakan, tidak dikeluarkannya Ganing biasanya karena masih ada masalah dalam proses tender.
“Namun proses tender proyek ini berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme berlaku.”Para kontraktor merasa diperlakukan diskriminatif dalam penerbitan ganing oleh Dinas Pendidkan dan Dinas/Kantor/Badan lainnya dengan dalih tidak masuk akal.
Proses tender/lelang tidak dilaksanakan secara Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE) di Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, akibatnya ganing tidak bisa diterbitkan. Padahal katanya lagi, sejumlah Instansi lainnya proses tender pengadaan barang/jasa juga tidak dilaksanakan sesuai dengan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Ini seperti Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 dan Surat Lembaga tersebut tanggal 29 Februari 2012 yang menyangkut dengan intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,namun gunningnya diterbitkan.
Terkait masalah belum diterbitkannya ganning proyek tersebut, Ketua Panitia Tender/Lelang di Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, Syofian kepada Koran ini menyatakan pelaksanaan tender /Lelang sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan berlaku.
“Proses tender secara manual tidak ada masalah, asal proses pengumuman berjalan sesuai prosedural melalui portal pengadaan barang dan jasa nasional dan LPSE,” tukas Syofian. Dikatakan Sofyan, Kepala Unit LPSE kabupaten Aceh Tamiang, Ilham Ageng Pranata,ST melalui suratnya pada tanggal pada (8/9) lalu menyatakan, fasilitas perangkat satu unit server digunakan saat ini merupakan barang pinjam pakai milik DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang.
“Sedangkan jumlah dan kapasitasnya belum memadai jika digunakan maksimal pada saat pelelangan berlangsung,” ungkapnya. Dinas Pendidikan Bantah Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, Izwardi mengatakan bukan tidak diterbitkan ganinga, tetapi ditunda dulu penerbitannya. Ini terkait surat dari Polres Aceh Tamiang ditujukan kepada Pj.Bupati Aceh Tamiang, Anwar Ishak dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Aceh Tamiang.
“Jadi kita terpaksa menunda penerbitan ganing tersebut,” tukas Izwardi. Sementara itu di tempat terpisah, Kapolres Aceh Tamiang, AKBP.Armia Fahmi ketika dikonfirmasi Koran ini kemarin membenarkan adanya surat ditujukan kepada Pj Bupati Aceh Tamin terkait penundaan penerbitan ganning tersebut.
“Nanti hal itu akan kita bicarakan dengan Pj Bupati Aceh Tamiang, bila tidak ada masalah, ganningnya segera diterbitkan,” pungkas Armia. | JPNN
