suara-tamiang.com: Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Tamiang dengan agenda penyampaian pendapat Banggar terhadap Perubahan-APBK...
suara-tamiang.com:
Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Tamiang dengan agenda penyampaian pendapat Banggar terhadap Perubahan-APBK Aceh Tamiang tahun 2012. menyampaikan beberapa hal tentang kinerja pihak Eksekutif Pada forum rapat paripurna ke-4, Selasa (23/10) kemarin di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang.
Pertama, mengenai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang yang memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Kami minta peran serius aparatur medis khususnya para dokter spesialis yang berperan didalam penanganan kesehatan agar tetap ada ditempat pada saat dibutuhkan,” kata Syaiful.
Karena akan menjadi dilema apabila kita tidak pernah menghadapi langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat yang merasakan kesulitan dikarenakan dokter tidak ada. “Untuk itu perlunya komitmen para dokter spesialis dengan RSUD, apabila jarang berada ditempat untuk dapat diganti dengan dokter yang mempunyai komitmen dengan Aceh Tamiang,” ungkapnya.
Kedua masalah pendidikan, anggota dewan menyarankan Kadis Pendidikan selain program kegiatan pembangunan fisik harus juga dapat terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan. “Jangan hanya sibuk mengurus proyek saja, sehingga mutu pendidikan terabaikan,” katanya.
Masih katanya, karena kemajuan daerah tidak hanya pembangunan infrastruktur saja akan tetapi diperlukan SDM yang berkualitas. “Terlebih lagi dengan adanya Sertifikasi untuk para guru, yang menyedot tidak sedikit anggaran negara, tentunya harus diseimbangkan dengan tanggungjawab moral untuk mencerdaskan anak bangsa,” sebut Syaiful.
Dan ketiga, agar setiap SKPD memfungsikan kinerja Kepala Bidang Bina Program sehingga program tiap-tiap SKPD jelas arahnya tidak sekedar ‘copy paste’ dari tahun sebelumnya.
Banggar DPRK Aceh Tamiang menyarankan kepada Pj Bupati, antara lain; Mengingatkan kembali, melalui Kepala Dinas/Instansi terkait agar dapat menindaklanjuti dan mempertanggungjawabkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja bantuan pada Pemkab Tahun 2010 dan 2011.
Selanjutnya, menginstruksikan kepada seluruh SKPK terkait untuk dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan proyek fisik, khususnya yang masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dipenghujung akhir tahun atau yang mengalami addendum perpanjangan waktu pekerjaan. “Karena kami melihat masih rendahnya realisasi pelaksanaan pekerjaan, yang ditandai sampai dengan saat ini masih ada pekerjaan yang baru dimulai,” ujar Syaiful.
Kemudian, menginstruksikan kepada Kepala SKPK agar dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi keuangan pada SKPK yang dipimpinnya dengan membuat pernyataan dan bukti perbaikan untuk kegiatan tahun anggaran 2012. Serta, menginstruksikan kepada Kepala DPPKA Aceh Tamiang melalui Kepala Bidang Aset, terkait dengan pembongkaran bangunan lama, yang beberapa bagian masih dapat digunakan dan menjadi aset Pemkab Tamiang.
“Pemkab Aceh Tamiang harus ada target bagaimana caranya kedepan Aceh Tamiang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI,” pungkas Syaiful. | Rico F | Foto Illustrasi Google
