Biaya Perjalanan Dinas Aceh Tamiang Membengkak

Pemkab Aceh Tamiang kembali mengajukan tambahan biaya perjalanan dinas bupati sebesar Rp 175 juta lagi. Akibatnya, anggaran biaya perjalan...

Pemkab Aceh Tamiang kembali mengajukan tambahan biaya perjalanan dinas bupati sebesar Rp 175 juta lagi. Akibatnya, anggaran biaya perjalan dinas bupati tahun 2012 ini membengkak dari Rp 350 juta menjadi Rp 525 juta. 

Sebagian besar biaya perjalanan dinas itu tersedot selama masa pemerintah bupati yang lama, Drs Abdul Latief. Akibatnya, di bawah pemerintahan PJ Bupati Anwar Ishak yang baru dilantik 10 hari lalu, anggaran perjalanan dinas yang tersedia hanya tinggal 30 juta lagi. 

Pihak ekskutif lantas kembali mengajukan penambahan anggaran. “Eksekutif minta tambahan Rp 175 juta lagi sehingga tahun 2012, anggaran biaya perjalan dinas bupati tamiang  membengkak menjadi Rp 525 juta,” ungkap anggota DPRK Aceh Tamiang, Bukhari, kepada Serambi, Rabu (19/9). 

Ia menjelaskan, biaya perjalanan bupati sudah dialokasikan selama setahun sebesar Rp 350 juta. Namun sayang, hanya dalam waktu tujuh bulan, uang tersisa tinggal Rp 30 juta lagi. 

Bukhari menambahkan, jika uang perjalanan dinas yang dihabiskan tersebut (Rp 320 juta) dibagi tujuh bulan, maka berarti rata-rata uang yang dihabiskan sebulan untuk perjalanan dinas mencapai sekitar Rp 45 juta. 

Hal itu juga menunjukkan kesan kalau mantan Bupati sebelumnya lebih banyak menghabiskan waktu jalan-jalan di luar. 

Sebab untuk sekali perjalanan dinas saja, waktu yang ditetapkan adalah lima hari, dengan besaran uang jalan Rp 11 juta. Berarti sambung Bukhari lagi, dengan dana Rp 45 juta sebulan, maka waktu yang dihabiskan untuk jalan-jalan adalah 20 hari. 

“Penggunaan biaya tersebut sangat boros, sehingga terkesan bupati sering keluar daerah. Bupati hanya berada di Tamiang selama 10 hari dalam sebulan,” pungkasnya. SEKRETARIS Daerah (Sekda) Pemkab Aceh Tamiang, Saiful Bahri, menjelaskan, uang perjalanan dinas bupati sebesar Rp 320 juta yang habis dalam waktu tujuh bulan, itu seluruhnya digunakan untuk biaya perjalanan dinas dan panggilan telegram. 

“Kalau disetujui dewan ya ditambah. Kalau tidak, nggak usah ditambah. Kalau nggak ditambah, Bupati nggak keluar daerah,” demikian kata Sekda Aceh Tamiang saat dikonfirmasi Serambi tadi malam. | Serambinews |ilustrasi | Foto |google