Bekas Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka yang kini menjadi Gubernur Aceh Zaini Abdullah memimpin upacara peringatan Hari Kemerdek...
Bekas Menteri Luar Negeri Gerakan
Aceh Merdeka yang kini menjadi Gubernur Aceh Zaini Abdullah memimpin
upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-67, Jumat
(17/8/2012).
Peringatan kemerdekaan Indonesia diperingati secara khidmat di
Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Bekas Panglima GAM yang kini menjabat
Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf hadir pada peringatan bersama Kepala
Kodam Iskandar Muda Mayjen Zahari Siregar, Kapolda Irjen Iskandar Hasan,
Ketua DPRA Hasbi Abdullah, dan unsur muspida lainnya.
Peringatan HUT RI ke-67 ini merupakan upacara pertama yang diikuti
oleh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang terpilih dalam pemilihan
kepala daerah 2012 lalu. Zaini merupakan Menteri Luar Negeri GAM di
pengasingan. Ia terlibat sebagai perunding GAM dalam perundingan
Helsinki. Sementara Muzakir Manaf merupakan petinggi militer GAM yang
memimpin lebih 3.000 pasukan penuntut kemerdekaan.
Karenanya, Zaini dan Muzakir pernah menjadi buruan kelas wahid
pasukan Indonesia ketika mereka masih menjadi petinggi sipil dan militer
GAM. Setelah berdamai dengan Indonesia, mereka mengikuti pemilihan dan
terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017.
Pada peringatan HUT RI ke-67 ini, Gubernur Zaini dan Wakil Gubernur
Muzakir mengenakan seragam kebesaran upacara serba putih. Zaini memimpin
upacara dengan lancar.
Upacara peringatan hari jadi negara Indonesia ini dimulai dengan
pembacaan salawat badar. Selanjutnya, hening cipta, penggerekan sang
saka merah putih oleh pasukan paskibraka Jeumpa Puteh.
Usai upacara, Zaini menyebutkan bahwa ini merupakan kali pertama dia
memimpin upacara peringatan 17 Agustus setelah mendapat mandat dari
rakyat dalam pemilihan lalu.
Menurutnya, peringatan hari kemerdekaan Indonesia di pelbagai
kabupaten berlangsung lancar. “Kondisi Aceh sudah sangat kondusif,” kata
Zaini.
Ia berjanji akan menciptakan tatakelola pemerintahan yang bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak berdasarkan
kepentingan kelompok. “Kita ingin pemerintahan ini prorakyat,” ujarnya. | aceh.tribunews