Entah karena tersinggung atas temuan pansus ataupun ada persoalan lain, sehingga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota...
Entah karena tersinggung atas temuan pansus ataupun ada persoalan lain, sehingga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Sabang sampai menggaruk muka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang. Kasus memalukan itu kini sudah dilaporkan oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) ke pihak Polres setempat.
Hal memalukan itu terjadi usai rapat paripurna masa sidang II pada hari Kamis (26/7) di ruang sidang DPRK Sabang. Ketika itu salah seorang anggota dewan, yakni Sofi dari Partai Amanat Nasional (PAN) sedang berbincang-bincang dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Amiruddin SE, lau Kadisbudpar Yusfa Hanum MM menegur wakil rakyat wanita tersebut.
Menurut Ketua BKD DPRK Sabang Mk. Munthazir SSos, Yusfa Hanum merasa tersinggung atas pembacaan laporan Pansus anggota dewan yang dibacakan oleh Sofi. Kadisbudpar yang juga istri dari Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) ini tidak bisa menerima atas temuan penggunaan anggaran dalam berbagai aktifitas yang dinilai dewan sarat masalah. Dengan nada emosi Yusfa Hanum, melabrak Sofi dengan kata-kata tidak terpuji.
Namun emosi Kadisbudpar itu dapat dicegah oleh anggota dewan lainnya, kemudian Yusfa Hanum keluar meninggalkan ruang sidang. “Disaat yang bersamaan, bu Sofi sedang asyik ngobrol dengan Ketua Bappeda kota Sabang Ir.Gusmeri, tiba-tiba diserang oleh Bu Kadis dengan mencakar wajahnya,” jelas Ketua BKD Mk. Munthazir kepada wartawan di Mapolres Sabang.
Ditambahkannya, dewan tidak menerima atas perilaku Kadisbudpar, bukan saja dalam hal menghajar wakil rakyat, tetapi dikarenakan kejadiannya pada saat usai dilakukan rapat paripurna serta lokasi kejadian pun di gedung terhormat yang notabenenya milik rakyat. Selain itu, Sofi membaca laporan Pansus bukan merupakan kehendak hatinya namun sebagai tugas yang wajib disampaikan.
Kalau memang ada pejabat yang merasa tidak senang dengan laporan Pansus yang ditemui berbagai persoalan terhadap penyalahgunaan jabatan, jangan dilakukan penyerangan kepada hanya salah seorang anggota dewan, sebab Pansus yang telah dilaksanakan dilakukan secara tim yang dibentuk dan sah secara Undang-undang.
“Jadi jika tidak senang dan dia berani, tampar saja kami semua yang terlibat dalam tim Pansus, maka yang dilakukan oleh Kadisbudpar terkesan sepertinya ada dendam pribadi atau ada apa-apanya. Kalau tidak kenapa pelaku setelah keluar meninggalkan sidang kembali lagi tanpa basa-basi langsung menggaruk wajah Ny. Sofi yang sedang ngobrol dengan Ketua Bappeda Ir. Gusmeri,” ujar wakil rakyat dari Partai Demokrat ini.
Mk. Munthazir berharap kasus penyerangan Kadisbudpar terhadap anggota dewan yang telah dilaporkan kepada pihak berwajib itu, kiranya dapat diusut tuntas sesuai Undang-undang yang berlaku. Agar pejabat lainnya tidak mengikuti sifat dan perilaku yang tidak bermoral seperti yang terjadi pada kasus ini.
“Kami sebagai wakil rakyat berharap kepada pihak kepolisian, agar dapat menuntaskan kasus penyerangan ini sampai tuntas. Hal tersebut selain menjadi sebuah pengalaman pahit bagi pelaku dan juga agar pejabat lainnya tidak semena-mena atau bisa menghargai wakil rakyat,” harap putra Manggeng ini.
Sementara itu, Penjabat Walikota Sabang Drs.H.Zulkifli Hasan, MM yang menghubungi media ini mengatakan, apa yang terjadi di gedung dewan tersebut merupakan ketidakkontrolan oleh ibu Kadisbudpar Yusfa Hanum. Menurut Zulkifli Hasan kejadian yang begitu tiba-tiba disebabkan kesilapan banyaknya persoalan yang sedang dihadapi Kadisbudpar.
“Saya pikir tidak mungkin seorang Kadis berani melakukan hal semacam itu kalau bukan ada hal-hal yang sedang dihadapi, konon lagi Kadisbudpar sedang dalam masalah interennya ditambah lagi diungkit oleh anggota dewan dalam rapat paripurna sehingga dia lepas kontrol. Pun demikian kalau anggota dewan tidak menerima itu hak mereka,” sebutnya.
Lain halnya dengan keterangan Sekda Amiruddin,SE menurutnya apa yang dilakukan Kadisbudpar itu merupakan tindakan salah, tetapi semuanya sudah terjadi dan tidak mungkin dapat dicegah lagi. “Sekarang kita tunggu keputusan yang diambil dewan atas kasus yang memalukan itu,” kata Sekda singkat.
Kalau Eksukutif dan Legislatif sudah berani berbuat begitu bagaimana lagi rakyat jelata, dikhawatirkan kalau hukum di Kota Sabang sudah tidak dihormati, bisa-bisa hukum rimba yang akan berlaku. | AtjehLINK.com
