Kapolda Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan menegaskan jangan ada lagi pengutipan pajak di luar untuk kas negara, seperti halnya pajak nanggr...
Kapolda Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan menegaskan jangan ada lagi
pengutipan pajak di luar untuk kas negara, seperti halnya pajak nanggroe
(pajak ilegal -red) yang dikutip kelompok tertentu, terutama dari
pengusaha. Jika masih ada, Kapolda menyatakan tidak segan-segan menindak
pelaku dan memprosesnya secara hukum.
Kapolda menegaskan hal itu dalam sambutannya pada acara silaturahmi antara Wagub Muzakir Manaf, unsur Muspida Plus Aceh, dan wartawan di Restoran Banda Sea Food, Ulee Lheue, Banda Aceh, Senin (2/7) malam. Meski tak hadir karena berhalangan, acara itu digagas Gubernur dr Zaini Abdullah dan Kapolda Aceh.
“Untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang transparan, mohon maaf Pak Wagub, nanti tidak ada lagi istilah pajak nanggroe. Semua pajak haruslah untuk kas negara,” kata Kapolda yang melirik ke arah Wagub Muzakir Manaf yang duduk di sebelahnya. Muzakir Manaf mengangguk dan tersenyum mendengar perkataan Kapolda.
Menurut Kapolda, ia sudah jauh-jauh hari bicara dengan Gubernur Zaini dan Wagub Muzakir bahwa polisi akan tindak siapa saja, jika melanggar hukum. “Ini semua dilakukan agar pembangunan Aceh sesuai yang kita harapkan. Karena itu, kita juga sangat berharap peran media massa untuk sama-sama mengontrol hal ini,” ajak Kapolda.
Mengawali silaturahmi itu, Wagub Muzakir yang berpidato. Intinya, pria yang akrab disapa Mualem ini mengatakan akan membangun Aceh dengan memanfaatkan potensi yang ada. Misalnya, di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. “Karena itu, pembangunan irigasi kita prioritaskan, begitu juga infrastruktur jalan, seperti halnya untuk lintas Aceh Tengah-Gayo Lues-Aceh Tenggara,” janji Muzakir.
Muzakir mengakui, itu semua tak mungkin dilakukannya tanpa melibatkan semua pihak, termasuk media massa sebagai alat kontrol. Kapolda Aceh juga memberi kesempatan kepada seluruh unsur muspida untuk bicara, seperti Sekda Teuku Setia Budi, mewakili MPU Aceh Prof Dr Muslim Ibrahim, Ketua Majelis Adat Aceh Badruzzaman Ismail, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, Rektor Unsyiah Prof Dr Syamsul Rizal, dan Pangdam IM Mayjen TNI Adi Mulyono.
Intinya, semua pihak berharap wartawan mendukung dan terus mengontrol pemerintah dalam membangun Aceh. Menanggapi semua hal itu, Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman yang diberi kesempatan terakhir mengatakan selama ini peran itu sudah dilakoni media massa di Aceh. Namun, terkadang wartawan masih sulit mendapat keterangan dari pejabat pemerintah, jika sudah menyangkut pemberitaan yang mengharuskan konfirmasi.
“Kami berharap pemerintahan baru di Aceh dapat mengoptimalkan peran humas, sehingga wartawan cepat memperoleh konfirmasi dari humas. Pejabat maupun humas juga harus memahami pekerjaan wartawan, apalagi jika dihubungi malam-malam untuk mendapatkan konfirmasi. Itu semata-mata karena wartawan tetap ingin memberitakan yang seimbang, meski dikejar deadline,” ujar Tarmilin.
Acara makan bareng dan tanya jawab itu dimulai pukul 20.30 WIB. Selain wartawan dan unsur Muspida Plus Aceh, sebagian pejabat utama Polda Aceh dan pejabat utama Pemerintah Aceh, seperti Kepala Biro Hukum dan Humas Pemerintah Aceh, Makmur Ibrahim MHum juga hadir. Begitu juga Jubir Patrai Aceh (PA), Fachrul Razi. | Serambinews
Kapolda menegaskan hal itu dalam sambutannya pada acara silaturahmi antara Wagub Muzakir Manaf, unsur Muspida Plus Aceh, dan wartawan di Restoran Banda Sea Food, Ulee Lheue, Banda Aceh, Senin (2/7) malam. Meski tak hadir karena berhalangan, acara itu digagas Gubernur dr Zaini Abdullah dan Kapolda Aceh.
“Untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang transparan, mohon maaf Pak Wagub, nanti tidak ada lagi istilah pajak nanggroe. Semua pajak haruslah untuk kas negara,” kata Kapolda yang melirik ke arah Wagub Muzakir Manaf yang duduk di sebelahnya. Muzakir Manaf mengangguk dan tersenyum mendengar perkataan Kapolda.
Menurut Kapolda, ia sudah jauh-jauh hari bicara dengan Gubernur Zaini dan Wagub Muzakir bahwa polisi akan tindak siapa saja, jika melanggar hukum. “Ini semua dilakukan agar pembangunan Aceh sesuai yang kita harapkan. Karena itu, kita juga sangat berharap peran media massa untuk sama-sama mengontrol hal ini,” ajak Kapolda.
Mengawali silaturahmi itu, Wagub Muzakir yang berpidato. Intinya, pria yang akrab disapa Mualem ini mengatakan akan membangun Aceh dengan memanfaatkan potensi yang ada. Misalnya, di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. “Karena itu, pembangunan irigasi kita prioritaskan, begitu juga infrastruktur jalan, seperti halnya untuk lintas Aceh Tengah-Gayo Lues-Aceh Tenggara,” janji Muzakir.
Muzakir mengakui, itu semua tak mungkin dilakukannya tanpa melibatkan semua pihak, termasuk media massa sebagai alat kontrol. Kapolda Aceh juga memberi kesempatan kepada seluruh unsur muspida untuk bicara, seperti Sekda Teuku Setia Budi, mewakili MPU Aceh Prof Dr Muslim Ibrahim, Ketua Majelis Adat Aceh Badruzzaman Ismail, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, Rektor Unsyiah Prof Dr Syamsul Rizal, dan Pangdam IM Mayjen TNI Adi Mulyono.
Intinya, semua pihak berharap wartawan mendukung dan terus mengontrol pemerintah dalam membangun Aceh. Menanggapi semua hal itu, Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman yang diberi kesempatan terakhir mengatakan selama ini peran itu sudah dilakoni media massa di Aceh. Namun, terkadang wartawan masih sulit mendapat keterangan dari pejabat pemerintah, jika sudah menyangkut pemberitaan yang mengharuskan konfirmasi.
“Kami berharap pemerintahan baru di Aceh dapat mengoptimalkan peran humas, sehingga wartawan cepat memperoleh konfirmasi dari humas. Pejabat maupun humas juga harus memahami pekerjaan wartawan, apalagi jika dihubungi malam-malam untuk mendapatkan konfirmasi. Itu semata-mata karena wartawan tetap ingin memberitakan yang seimbang, meski dikejar deadline,” ujar Tarmilin.
Acara makan bareng dan tanya jawab itu dimulai pukul 20.30 WIB. Selain wartawan dan unsur Muspida Plus Aceh, sebagian pejabat utama Polda Aceh dan pejabat utama Pemerintah Aceh, seperti Kepala Biro Hukum dan Humas Pemerintah Aceh, Makmur Ibrahim MHum juga hadir. Begitu juga Jubir Patrai Aceh (PA), Fachrul Razi. | Serambinews
