Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang baru saja dilantik Mendagri Gamawan Fauzi, melakukan kunjungan kerja perdana di Kabupaten yang berbat...
Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang baru saja dilantik Mendagri Gamawan Fauzi, melakukan kunjungan kerja perdana di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara yakni Aceh Tamiang, Selasa (3/7) kemarin yang diterima langsung oleh Bupati Drs. H. Abdul Latief beserta Muspida Plus di Pendopo Bupati, Karang Baru, Aceh Tamiang.Kunjungan kerja ini sekaligus menyambut hari jadi Kabupaten Aceh Tamiang yang mengangkat tema "Dengan Hari Jadi Kabupaten Aceh Tamiang ke-10 Tahun 2012, Kita Tingkatkan Semangat Cinta Daerah Dalam Mewujudkan Masyarakat Aceh Tamiang Yang Religius, Dinamis, Sejahtera dan Mandiri". Pada perhelatan HUT Aceh Tamiang itu menggelar festival karnaval pakaian adat dari seluruh etnis warga Aceh Tamiang dan pameran serta festival budaya yang akan dibuka oleh Wakil Gubernur Aceh.
Bupati Aceh Tamiang Drs. H. Abdul Latief dalam kata sambutannya meminta kepada Pemerintahan Aceh untuk membangun pintu gerbang perbatasan antara Kabupaten Aceh Tamiang dan Provinsi Sumatera Utara. “Aceh Tamiang merupakan daerah Aceh yang langsung berbatasan dengan Sumatera utara, alangkah baiknya bila diperbatasan Langkat Tamiang dibangun pintu gerbang yang menghubungkan Propinsi Aceh dan Sumatera Utara,” ujar bupati.
Terkait permintaan itu, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan akan menegakkan butir-butir MoU Helsinki yang mana batas Aceh dengan Sumut di Gebang. “Saya katakan tidak! Kenapa begitu ? kita mungkin dengan persetujuan nota kesepahaman MoU Helsinki berkesempatan besar Aceh Tamiang berbatas di Gebang. Di situlah nanti kita akan bangun dengan seksama yang kita harapkan nanti. Dan Aceh Tamiang menjadi salah satu kabupaten mungkin yang terbesar di Aceh setelah Aceh Utara. Target Mou Helsinki pertengahan tahun 2013 terlaksana semuanya,” sebut pria yang akrab disapa Mualem.
Prioritas Kepala Pemerintahan Aceh terpilih untuk lima tahun kedepan akan menyempurnakan Qanun dan PP yang telah disepakati dalam nota kesepahaman MoU Helsinki. “Saya rasa itulah maklumat untuk membangun Aceh ke masa depan. Aceh tetaplah Aceh semasa hadapan nanti. Sebagai wakil gubernur kami adalah milik seluruh rakyat Aceh, segala perbedaan yang muncul selama pemilukada lalu, saatnya kita leburkan bekerjasama untuk membangun daerah ini. Jangan lagi kita ada dendam apabila pada waktu lalu, barangkali saya dan pendukung saya melakukan kesalahan maka pada kesempatan ini saya meminta maaf sekaligus mengajak untuk bahu membahu membangun negeri ini,” pinta mantan Ketua KPA itu. | Rico Fahrizal
