KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan alquran di Kementerian Agama (Kemenag). Rencananya, pekan depan saksi-saksi akan...
KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan
alquran di Kementerian Agama (Kemenag). Rencananya, pekan depan saksi-saksi
akan mulai dipanggil.
"Permintaan keterangan kepada pihak-pihak akan dilakukan mulai pekan depan," kata juru bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (23/6/2012).
Johan menjelaskan, secara resmi penyelidikan kasus itu sudah dimulai sejak pekan lalu. KPK memastikan belum ada tersangka. Kasus ini pun masih melakukan pengumpulan bukti-bukti.
"Itu untuk anggaran tahun 2011," tuturnya.
Belum diketahui dugaan kerugian negara dalam kasus ini. Namun kabarnya proyek bernilai Rp 35 miliar ini sudah diaudit BPK.
Sebelumnya Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, sudah memberi tanggapan atas dugaan korupsi pengadaan Alquran di kementeriannya. Nasaruddin yang pernah menjabat Dirjen Bimas Islam itu menyebut panitia pengadaan barang Kementerian Agama sebagai pihak yang paling berpotensi melakukan penyelewengan.
"Saat itu saya sebagai komisi penguasa anggaran yang memberi kewenangan kepada pejabat eselon 2 yakni pejabat pembubat komitmen atau levelnya sama dengan direktur, lalu direktur memberi kewenangan kepada panitia pengadaaan barang. Kalau ada masalah potensinya ada di panitia pengadaan," kata Nasaruddin di kantornya, Jl Thamrin, Jakarta, Jumat (22/6). | Detik
"Permintaan keterangan kepada pihak-pihak akan dilakukan mulai pekan depan," kata juru bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (23/6/2012).
Johan menjelaskan, secara resmi penyelidikan kasus itu sudah dimulai sejak pekan lalu. KPK memastikan belum ada tersangka. Kasus ini pun masih melakukan pengumpulan bukti-bukti.
"Itu untuk anggaran tahun 2011," tuturnya.
Belum diketahui dugaan kerugian negara dalam kasus ini. Namun kabarnya proyek bernilai Rp 35 miliar ini sudah diaudit BPK.
Sebelumnya Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, sudah memberi tanggapan atas dugaan korupsi pengadaan Alquran di kementeriannya. Nasaruddin yang pernah menjabat Dirjen Bimas Islam itu menyebut panitia pengadaan barang Kementerian Agama sebagai pihak yang paling berpotensi melakukan penyelewengan.
"Saat itu saya sebagai komisi penguasa anggaran yang memberi kewenangan kepada pejabat eselon 2 yakni pejabat pembubat komitmen atau levelnya sama dengan direktur, lalu direktur memberi kewenangan kepada panitia pengadaaan barang. Kalau ada masalah potensinya ada di panitia pengadaan," kata Nasaruddin di kantornya, Jl Thamrin, Jakarta, Jumat (22/6). | Detik
