Pemkab Aceh Tamiang beserta perangkat daerah melaksanakan kegiatan Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) RKPD (rencana kerja pemerinta...
Pemkab Aceh Tamiang beserta perangkat daerah melaksanakan kegiatan Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) tahun 2013 yang dibuka Plh. Bupati H. Awaluddin, SH, S.Pn, MH. Musrenbang RKPD itu bertajuk “Melalui Musrenbang RKPD 2013 kita tingkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat”, yang berlangsung selama tiga hari (20-22/3) kemarin.
Musrenbang merupakan amanah dari UU nomor 25/2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (SPPN) dan Perm endagri nomor 54/2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8/2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan turunan UU nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah dan UU nomor 11/2006 tentang pemerintahan aceh.
“Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang transparantif dan partisipatif berdasarkan RPJM Kab. ATAM yang dituangkan dalam RKPD dan dipadukan dengan renstra SKPD, kemudian diteruskan dalam bentuk KUA dan PPAS,” kata sambutan bupati yang dibacakan Plh. Bupati H. Awaluddin, SH, S.Pn, MH.
Awaluddin menyampaikan beberapa kemajuan dan perkembangan Aceh Tamiang dalam berbagai sektor. “Sektor perekonomian tahun 2007 laju pertumbuhan sebesar -0.64 persen, tahun 2008 meningkat menjadi 2,74 persen dan pada tahun 2009 menurun 2,17 persen, di tahun 2010 meningkat kembali 3,02 persen,” katanya.
Pertumbuhan terbesar pada sektor jasa 11,76 %, sektor bangunan 8,01 %. Sedangkan untuk PDRB menurut lapangan usa ha masih dikuasai oleh sektor pertanian sebesar 986,84 milyar, sektor perdagangan, hotel dan restoran 359,66 milyar. Hal ini menurunkan angka kemiskinan menjadi 17,99 % dari 19,96 % tahun 2009. perkembangan IPM ( ind eks pembangunan manusia) mengalami kemajuan meski masih dibawah rata-rata IPM nasional dan propinsi.
Angka harapan hidup juga mengalami peningkatan dari 68,09 menjadi 68,18 pada tahun 2010. Sedangkan angka melek huruf 98,00 % lebih tinggi dari angka propinsi, pembangunan sektor pendidikan telah dilakukan dengan menambah fasilitas disamping peningkatan mutu pendidikan. Pembangunan sektor kesehatan terus meningkat secara berangsur-angsur seiring dengan program pemerintah aceh tentang JKA (jaminan kesehatan aceh) sesuai dengan program dunia MDG’s.
Disamping keberhasilan, hambatan dan tanta ngan masih menghantui Aceh Tamiang. “Persoalan yang perlu perhatian sebagai isu pembangunan yaitu, masih rendahnya kinerja aparatur, kualitas pendidikan, distribusi guru belum proporsional, sarana/prasarana belum merata, kualitas kesehatan, penanggulangan wabah penyakit belum optimal, pelaksanaan syari’at islam belum efektif, tidak optimalnya system pengelolaan pertanian dan perkebunan, lunturnya karakter dan budaya gotong royong dan system perencanaan yang belum terpadu sehingga pembangunan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terfokus.
Awaluddin mengharapkan ke depan Aceh Tamiang mampu menjadi daerah otonomi yang kuat. “Aktifitas pembangunan yang telah dilakukan dengan mengacu pada permendagri nomor 21/2010 tentang pedoman evaluasi daerah, ada beberapa faktor, variable dan indikator yaitu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang baik (good governance), ketersediaan layanan publik dan peningkatan daya saing daerah,” katanya.
Pembangunan akan berjalan baik jika didukung data yang valid dan akurat. “Kelemahan perencanaan pembangunan saat ini adalah lemahnya ketersediaan data, sehingga mempersulit arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Menuntaskan berbagai persoalan pembangunan dan implementasi seluruh visi misi pemerintah secara integral dan terpadu, agenda prioritas pembangunan tahun 2013, peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan, nilai tambah komoditi pertanian, kualitas pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan dan pengelolaan bencana.
Musrenbang RKPD tersebut dihadiri Kepala Bappeda Propinsi Aceh, Ketua DPRK, Dandim 0104/Atim, Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres, Kajari, Ketua MPU , MA A, Kepala Dinas, Badan , Kan tor, Camat dan unsur masyarakat LSM dan Pers. (Rico. F).
