Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Ir Tarmizi A Karim menegaskan, rakyat harus diberikan kebebasan sebesar-besarnya dalam memilih pemimpinnya dalam...
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Ir Tarmizi A Karim menegaskan, rakyat harus diberikan kebebasan sebesar-besarnya dalam memilih pemimpinnya dalam Pilkada 2012 sesuai hati nuraninya, bebas dari intimidasi dan tanpa ada paksaan serta tekanan dari pihak manapun.
“Kami mengajak unsur pemerintahan di Aceh baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin agar rakyat kita dapat memilih dengan hati nurani dalam suasana yang aman dan demokratis. Hemat saya, baru pantas dikatakan pilkada damai, jika rakyat pemilih mulai dari rumah ia melangkah secara pasti tanpa adanya ketakutan, intimidasi, lalu ia memilih sesuai dengan hati nuraninya, tanpa adanya keterpaksaan, apalagi dipaksakan,” tegas Tarmizi Karim.
Penegasan itu disampaikannya saat membuka rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah (Rakorpimda) dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat menghadapi penyelenggaraan Pilkada 2012 di Aula Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (23/2).
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Menko Polhukam Hotmangaradja Pandjaitan, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan, Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, para bupati/walikota dan unsur Muspida se-Aceh, KIP Aceh dan kabupaten/kota, Panwaslu Aceh dan kabupaten/kota serta para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).
Tarmizi menambahkan, Pilkada Aceh merupakan bagian proses demokratisasi yang mengedepankan konteks damai, baik di permukaan maupun secara subtansial. Dalam setiap perjalanannya, demokrasi di Aceh sangatlah penting. Ini dikarenakan, demokrasi pada dasarnya tidak dapat bersanding dengan sikap otoritarian dan pemaksaan kehendak.
Demokrasi juga tidak dapat bersanding dengan sikap yang mengedepankan kekerasan, karena demokrasi hanya dapat bersanding dengan nilai-nilai toleransi, kesabaran, kebersamaan, konsensus, sikap damai dan saling menghargai.
“Pilkada merupakan pesta rakyat, hanya jika terlepas dari tekanan, hasut, fitnah, pengkebirian hak-hak rakyat dan adanya tingkat partisipasi rakyat yang tinggi dalam mendukung tahapan pilkada, khususnya pada tahapan pemungutan suara,” katanya.
Langkah Positif
Menurut Tarmizi, rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah ini diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi berbagai tugas penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, khususnya dalam rangka dukungan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang jujur, adil, aman, damai, demokratis dan bermartabat.
Tema ini menjadi penting karena penyelenggaraan pilkada di Aceh telah melewati beberapa fase politik yang sangat dinamis, yang jika tidak dikelola dan di-maintenance dengan baik dan benar maka akan bereskalasi menjadi trigger konflik horizontal di dalam masyarakat, khususnya di tingkat grass root, bahkan dapat saja bereskalasi menjadi konflik vertikal yang berakibat terjadi instabilitas sosial politik di Aceh,” katanya.
Tarmizi Karim juga berharap, jajaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslu Aceh dan kabupaten/kota di Aceh agar melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya harus menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholders secara baik, dengan tetap menjaga prinsip independensi dan profesionalitas sehingga meminimalisir timbulnya potensi gugatan di kemudian hari atau bahkan potensi gangguan stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban selama pilkada berlangsung sesuai tahapannya.
Sementara Dirjen Otda Kemendari Djohermansyah Djohan berharap KIP Aceh dapat menjaga netralitas dan tidak berpihak. “Ini sangat sensitif sekali, tolong itu kita jaga bersama-sama,” katanya.
Selain itu, Djohermansyah juga meminta kepada KIP untuk dapat memverifikasi persyaratan calon dengan benar, penetapan daftar pemilih tetap seakurat mungkin, serta bisa melaksanakan Pilkada dengan konsisten dan bertanggung jawab. “Pegang tanggal yang sudah kita sepakati bersama yaitu 9 April 2012, yang itu tidak mungkin kita tunda-tunda itu,” ujarnya.
Kepada DPRA, dia meminta untuk segera diselesaikan Qanun Pilkada yang baru. Ia juga meminta kepada DPRA dan DPRK agar usulan dan pengangkatan penjabat kepala daerah dapat dilakukan tepat waktu.
“Secara khusus ingin kami tegaskan kembali, perlehatan akbar ini harus berjalan sukses dan damai, demikian pula bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dengan pilkada 2012, dapat bersikap positif dalam mendukung suksesnya pilkada damai,” harapnya.
Sumber : Analisadaily
Editor : Yeddi Alaydrus
Foto : M. Saman |Analisa
