Sebanyak 300-an massa dari Komite Nasional Papua Barat [KNPB], Senin (20/2) pagi, melakukan aksi demo menolak kehadiran Unit Percepatan Pe...
Sebanyak 300-an massa dari Komite Nasional Papua Barat [KNPB], Senin (20/2) pagi, melakukan aksi demo menolak kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
Mereka melakukan aksi long march dari Expo Waena menuju Kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, yang jaraknya sekitar 10 kilometer. Menurut KNPB, persolan Papua harus diselesaikan terlebih dahulu yakni dengan cara referendum yaitu one man one vote.
”Dengan demikiansetelah ada hasilnya mau tidak mau, suka tidak suka, kedua belah pihak harus sepakat menerima hasil tersebut. Nah, apabila hasilnya mayoritas rakyat menginginkan bergabung dengan NKRI, setelah itu baru di lakukan dan dilaksanakan apa yang namanya UP4B atau Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Ketua I KNPB, Mako Tabuni disela-sela aksi demo.
Dikatakan, tuntutan mereka tidak akan pernah berubah, sebelum referendum ulang di Papua. Pemerintah NKRI jangan memberikan program baru, Keppres atau unit apapun kepada rakyat Papua, karena yang diinginkan rakyat Papua adalah refrendum ulang untuk penentuan nasib, bukan UP4B atau Pilkada Gubernur.
Mako Tabuni mengatakan, KNPB mendesak pemerintah NKRI menarik semua produk hukum maupun produk pembangunan untuk tanah Papua.
Sementara itu Juru Bicara UP4B, Amirrudin kepada SP, mengatakan, semua kritikan dan masukan kami hargai. "Ini negara demokrasi, jadi tak masalah,"ujarnya.
Editor : Yeddi Alaydrus
Sumber : The Globe Journal
Foto : Google
Mereka melakukan aksi long march dari Expo Waena menuju Kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, yang jaraknya sekitar 10 kilometer. Menurut KNPB, persolan Papua harus diselesaikan terlebih dahulu yakni dengan cara referendum yaitu one man one vote.
”Dengan demikiansetelah ada hasilnya mau tidak mau, suka tidak suka, kedua belah pihak harus sepakat menerima hasil tersebut. Nah, apabila hasilnya mayoritas rakyat menginginkan bergabung dengan NKRI, setelah itu baru di lakukan dan dilaksanakan apa yang namanya UP4B atau Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Ketua I KNPB, Mako Tabuni disela-sela aksi demo.
Dikatakan, tuntutan mereka tidak akan pernah berubah, sebelum referendum ulang di Papua. Pemerintah NKRI jangan memberikan program baru, Keppres atau unit apapun kepada rakyat Papua, karena yang diinginkan rakyat Papua adalah refrendum ulang untuk penentuan nasib, bukan UP4B atau Pilkada Gubernur.
Mako Tabuni mengatakan, KNPB mendesak pemerintah NKRI menarik semua produk hukum maupun produk pembangunan untuk tanah Papua.
Sementara itu Juru Bicara UP4B, Amirrudin kepada SP, mengatakan, semua kritikan dan masukan kami hargai. "Ini negara demokrasi, jadi tak masalah,"ujarnya.
Editor : Yeddi Alaydrus
Sumber : The Globe Journal
Foto : Google
