DPRK Aceh Tamiang akan memangkas program yang tidak penting atau tak mendesak untuk menghindari devisit anggaran pendapatan dan belanja ya...
DPRK Aceh Tamiang akan memangkas program yang tidak penting atau tak mendesak untuk menghindari devisit anggaran pendapatan dan belanja yang saat ini ditaksir mencapai Rp 23 miliar.
Namun, angka tersebut belum final karena sedang dilakukan pembahasan di badan anggaran dalam beberapa hari ini sehingga di temukan angka devisit yang pasti. Ketua Komisi C DPRK Aceh Tamiang, Hermanto, Rabu (9/11) mengatakan, taksiran sementara angka devisit RAPBK–P Aceh Tamiang mencapai Rp 23 miliar.
Namun, pihaknya belum mengetahui program apa saja yang membuat anggaran devisit, karena sedang dilakukan pembahasan. Bisa saja angka devisit tersebut berkurang, bahkan sama sekali tidak ada setelah dibahas bersama eksekutif, dalam beberapa hari ini.
“Salah satu item yang membuat devisit anggaran bantuan dana DAU dari pemerintah pusat sebesar Rp 304 miliar, sementar gaji pegawai yang dibayar Pemkab Aceh Tamiang sebesar Rp 305 miliar, sehingga mengalami devisit Rp 1 miliar,” tambah anggota dewan lainnya, H Saiful Sopian.
Pihaknya akan memangkas program Satker yang tidak penting dan mendesak untuk menghindari devisit anggaran. Di samping mengimbau Satker agar tidak memaksakan kehendaknya jika program tersebut tidak terlalu penting. Begitu juga dana yang belum terserap agar diberikan kepada dinas lainnya yang lebih penting, seperti penambahan kenaikan gaji PNS.
Kepala DPKA Aceh Tamiang, Sueb Arabi mengatakan, dalam rapat pembahasan RAPBD-P beberapa waktu lalu, berdasarkan KUA PPAS yang disampaikan Bapeda Aceh Tamiang, devisit anggaran tidak sampai Rp 23 miliar, taksiran sekitar Rp 3 miliar.
Diperkirakan bertambahnya angka devisit disebabkan adanya penambahan kegiatan dari Satker, apakah perjalanan dinas atau lainnya belum diketahui secara pasti. “Kalau program yang tidak mungkin ditampung akan dipending dulu untuk meminimalisi devisit anggaran,” ujarnya. (M. Nasir/SI).