Anggota DPRK Aceh Tamiang, Mustafa MY Tiba menilai kinerja Pemkab setempat masih buruk. Sebab, banyak persoalan kemasyarakat serta pemerinta...
Anggota DPRK Aceh Tamiang, Mustafa MY Tiba menilai kinerja Pemkab setempat masih buruk. Sebab, banyak persoalan kemasyarakat serta pemerintahan yang terjadi sejak tahun lalu hingga kini belum tuntas.
Disebutkannya, pada tahun 2010 lalu berbagai persoalan melilit Pemkab Aceh Tamiang dan sampai saat ini belum ada penyelesaian. Mustafa memberi contoh masalah uang kas bon sebesar Rp 14.806.996.304,25 masih belum diselesaikan. Padahal, untuk menyelesaikan masalah pengembalian uang kasbon itu telah dibentuk terpadu dan membuat MoU dengan pihak Kejari Kualasimpang.
Namun sampai saat ini pengembalian uang kasbon itu hanya Rp 260 juta lebih dari total Rp 14.806.996.304,25. Begitu juga soal pembangunan jalan dua jalur, juga belum ada tanda-tanda akan dibangun sebelumnya disebut-sebut tinggal tender saja. Begitu juga persoalan ganti rugi tanah warga yang terkena pelebaran jalan juga belum tuntas dilakukian padahal hanya tinggal belasan pemilik.
Disebutkan anggota DPRK Aceh Tamiang dari PKS itu, persoalan lain yakni perencanaan pembangunan tidak matang terkesan memboroskan anggaran dan tidak efesien serta kurang dirasakan manfaatnya bagi warga. Begitu juga penegakan Syariat Islam mandek alias jalan ditempat seperti judi dan togel walaupun banyak pelaku yang ditangkap oleh polisi namun perbuatan haram ini terus berlanjut.
Di sisi lain, Mustafa juiga mnyorot pembangunan pada sektor ekonomi, juga jalan di tempat. “Kita berharap apa yang dibahas di LKP Bupati 2010 dan masukkannya bukan serimonial saja tetapi ditindak lanjuti oleh eksekutif agar terjadi perubahan untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh Tamiang yang lebih baik,”ujarnya. (Sumber : Serambi Online).
Disebutkannya, pada tahun 2010 lalu berbagai persoalan melilit Pemkab Aceh Tamiang dan sampai saat ini belum ada penyelesaian. Mustafa memberi contoh masalah uang kas bon sebesar Rp 14.806.996.304,25 masih belum diselesaikan. Padahal, untuk menyelesaikan masalah pengembalian uang kasbon itu telah dibentuk terpadu dan membuat MoU dengan pihak Kejari Kualasimpang.
Namun sampai saat ini pengembalian uang kasbon itu hanya Rp 260 juta lebih dari total Rp 14.806.996.304,25. Begitu juga soal pembangunan jalan dua jalur, juga belum ada tanda-tanda akan dibangun sebelumnya disebut-sebut tinggal tender saja. Begitu juga persoalan ganti rugi tanah warga yang terkena pelebaran jalan juga belum tuntas dilakukian padahal hanya tinggal belasan pemilik.
Disebutkan anggota DPRK Aceh Tamiang dari PKS itu, persoalan lain yakni perencanaan pembangunan tidak matang terkesan memboroskan anggaran dan tidak efesien serta kurang dirasakan manfaatnya bagi warga. Begitu juga penegakan Syariat Islam mandek alias jalan ditempat seperti judi dan togel walaupun banyak pelaku yang ditangkap oleh polisi namun perbuatan haram ini terus berlanjut.
Di sisi lain, Mustafa juiga mnyorot pembangunan pada sektor ekonomi, juga jalan di tempat. “Kita berharap apa yang dibahas di LKP Bupati 2010 dan masukkannya bukan serimonial saja tetapi ditindak lanjuti oleh eksekutif agar terjadi perubahan untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh Tamiang yang lebih baik,”ujarnya. (Sumber : Serambi Online).
