Ilustrasi | Google Komisi Independent Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, menggelar rapat pemantapa...
 |
| Ilustrasi | Google |
Komisi Independent Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, menggelar rapat pemantapan persiapan pemilukada gubernur dan wakil gubernur Aceh 2011, yang berlangsung diaula Setdakab Aceh Tamiang, Kamis (14/7). Hal tersebut dilakukan mengingat pelaksanaan pemilu semakin dekat.
Menurut pantauan Orbit dilapangan, pada rapat yang digelar Komisi Independen pemilihan Bumi Muda Sedia turut hadir Bupati Aceh Tamiang, Drs.H.Abdul Latief, Kapolres, Seluruh Camat yang bertugas dalam wilayah kerja Kabupaten Aceh Tamiang dan Unsur Muspida Plus lainnya.
Pada kesempatan itu, Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Izuddin memaparkan tahapan pemilukada yaitu : tahapan persiapan berupa perekrutan atau penyusunan PPK PPS dan PPDP yang telah selesai, kemudian tahapan pelaksanaan yang terdiri dari pelatihan PPK, PPS dan PPDK untuk kegiatan pemutakhiran data pemilukada dan persiapan verifikasi factual dukungan bakal caln gubernur/wakil gubernur.
Izuddin juga menjelaskan, kemungkinan kesulitan dan tantangan yang dihadapi Komisi Independen Pemilihan dalam persiapan menghadapi Pemilukada Gubernur/wakil gubernur mendatang, seperti adanya permintaan atau tekanan kepada KIP untuk menunda tahapan yang sedang dilaksanakan, dan masih banyak lain lainnya, ujarnya.
Menurutnya proses verifikasi akan dilaksanakan 12 s/d 22 juli 2011, yang ditujukan kepada pasangan Irwandi Yusuf - Muhyan Yunan dengan jumlah dukungan 3.197 pemilih. Sementara pasangan H.Tajuddin-T.Suriansyah dengan jumlah dukungan sebanyak 1.398 pemilih.
Kendala
Ketua KIP Aceh Tamiang menerangkan kendala-kendala yang dihadapinya selama proses kegiatan berlangsung, diantaranya dukungan dan fasilitas yang diharapkan dari pemerintah daerah untuk kelancaran kegiatan KIP dan jajarannya belum optimal, karena belum adanya arahan serta instruksi Bupati kepada anggotanya untuk memberikan dukungan bagi kegiatan KIP.
Ketua KIP Aceh Tamiang menerangkan kendala-kendala yang dihadapinya selama proses kegiatan berlangsung, diantaranya dukungan dan fasilitas yang diharapkan dari pemerintah daerah untuk kelancaran kegiatan KIP dan jajarannya belum optimal, karena belum adanya arahan serta instruksi Bupati kepada anggotanya untuk memberikan dukungan bagi kegiatan KIP.
Kendala lainnya, adanya tuntutan asosiasi Datok Kecamatan Bendahara agar ketua PPK mengundurkan diri, yang menurut KIP merupakan bentuk intervensi kepada penyelenggara. Distrbusi dana kegiatan keskretariatan kecamatan terhambat karena belum ada SK penetapan sekretaris PPK terhambat, kata Izuddin.
Dia mengharapkan kepada Pemerintah Daerah, agar dapat memfasilitasi ruangan kantor PPK di kecamatan mengingat tidak adanya anggaran untuk sewa kantor. Memberikan ijin terhadap PNS kecamatan untuk dilibatkan sebagai skretaris PPK, Staf pendukung atau penyelenggara dan masih adalagi lainnya, harapnya.
Sumber : Zunaidi Afrialdi
