Ilustrasi | Google Para kepala sekolah di Aceh Tamiang mempertanyakan uang operasional sekolah yang tak kunjung dicairkan. Para pimpinan ...
 |
| Ilustrasi | Google |
Para kepala sekolah di Aceh Tamiang mempertanyakan uang operasional sekolah yang tak kunjung dicairkan. Para pimpinan sekolah itu telah melaporkan keluhan itu ke DPRK Aceh Tamiang.
Anggota DPRK Aceh Tamiang, Lukmanul Hakim kepada Serambi, Senin (4/7 mengakui telah menerima laporan dari para kepala sekolah menyangkut dengan belum cairnya dana operasional sekolah yang telah mencapai tujuh bulan tersebut. Katanya,lambannya pencairan uang operasional sekolah itu, telah membuat kepala sekolah berutang pada pihak ketiga untuk memenuhi biaya operasional sekolah.
“Beberapa kepala sekolah mengaku telah terjerat utang, dan memasuki tahun ajaran baru sekolah akan membutuh biaya yang cukup banyak, dan kini para kepala sekolah kebingungan,”ujar Lukmanul Hakim. Karena itu, aggota DPRK itu berharap agar instansi terkait segera mencairkan dana operasional sekolah tersebut, sehingga operasional sekolah bisa berjalan dengan baik.
Sedangkan uang belum dicair itu antara lain, berupa bantuan UAS untuk SD dan SMP sebesar Rp 1.071.696.000, bantuan SMK Rp 690.826.000, uji kompetensi Rp 88.750.000, olimpiade sins nasioanal tingkat SMU Rp 40.100.000. Selanjutnya bantuan olimpiade sains tingkat SMU Rp 40 .000.000. Olimpiade olah raga siswa nasional Rp 50.000.000, peningkatan mutu pendidikan Rp 138 juta. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa tingkat SMU Rp 25 juta.
Kuasa Pengguna anggaran BPPKD, Abdullah mengatakan, seluruh uang bantuan sekola belum dapat dicairkan karena belum cukup data dari sekolah.
Anggota DPRK Aceh Tamiang, Lukmanul Hakim kepada Serambi, Senin (4/7 mengakui telah menerima laporan dari para kepala sekolah menyangkut dengan belum cairnya dana operasional sekolah yang telah mencapai tujuh bulan tersebut. Katanya,lambannya pencairan uang operasional sekolah itu, telah membuat kepala sekolah berutang pada pihak ketiga untuk memenuhi biaya operasional sekolah.
“Beberapa kepala sekolah mengaku telah terjerat utang, dan memasuki tahun ajaran baru sekolah akan membutuh biaya yang cukup banyak, dan kini para kepala sekolah kebingungan,”ujar Lukmanul Hakim. Karena itu, aggota DPRK itu berharap agar instansi terkait segera mencairkan dana operasional sekolah tersebut, sehingga operasional sekolah bisa berjalan dengan baik.
Sedangkan uang belum dicair itu antara lain, berupa bantuan UAS untuk SD dan SMP sebesar Rp 1.071.696.000, bantuan SMK Rp 690.826.000, uji kompetensi Rp 88.750.000, olimpiade sins nasioanal tingkat SMU Rp 40.100.000. Selanjutnya bantuan olimpiade sains tingkat SMU Rp 40 .000.000. Olimpiade olah raga siswa nasional Rp 50.000.000, peningkatan mutu pendidikan Rp 138 juta. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa tingkat SMU Rp 25 juta.
Kuasa Pengguna anggaran BPPKD, Abdullah mengatakan, seluruh uang bantuan sekola belum dapat dicairkan karena belum cukup data dari sekolah.
