Pimpinan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, melantik para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pelantikan PPK Aceh Tamian...
Pimpinan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, melantik para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pelantikan PPK Aceh Tamiang berlangsung Rabu (8/6) di Aula Mapolres Aceh Tamiang.
Di Aceh Tamiang, jumlah anggota PPK yang dilantik oleh Ketua KIP setempat, Izuddin adalah sebanyak 60 orang. Mereka berasal dari 12 kecamatan yang ada di Tamiang.
“Kinerja mereka (anggota PPK) akan dievaluasi kembali, jika baik kerjanya pada Pilkada Gubenur akan diteruskan menjadi anggota PPK pada pilkada bupati/ wakil bupati Aceh Tamiang. Sebaliknya, jika kinerjanya buruk akan direkrut anggota PPK yang baru,” ujar Izuddin kepada Serambi.
Mengenai adanya PNS yang menjadi anggota PPK, Izuddin mengatakan, jika menggunakan aturan KIP, tidak ada pembatasan bagi PNS menjadi anggota PPK. Namun demikian, saat dites menjadi anggota PPK, pihaknya sudah mewanti-wanti para calon berstatus PNS untuk menyediakan surat izin dari pimpinan. “Nanti jika ada yang tidak sanggup (melampirkan surat izin dari pimpinan) kita evaluasi ulang dan kita ganti, karena kita tidak mau PPK kerja setengah-setengah,” ujar Izuddin.
Di Aceh Tamiang, jumlah anggota PPK yang dilantik oleh Ketua KIP setempat, Izuddin adalah sebanyak 60 orang. Mereka berasal dari 12 kecamatan yang ada di Tamiang.
“Kinerja mereka (anggota PPK) akan dievaluasi kembali, jika baik kerjanya pada Pilkada Gubenur akan diteruskan menjadi anggota PPK pada pilkada bupati/ wakil bupati Aceh Tamiang. Sebaliknya, jika kinerjanya buruk akan direkrut anggota PPK yang baru,” ujar Izuddin kepada Serambi.
Mengenai adanya PNS yang menjadi anggota PPK, Izuddin mengatakan, jika menggunakan aturan KIP, tidak ada pembatasan bagi PNS menjadi anggota PPK. Namun demikian, saat dites menjadi anggota PPK, pihaknya sudah mewanti-wanti para calon berstatus PNS untuk menyediakan surat izin dari pimpinan. “Nanti jika ada yang tidak sanggup (melampirkan surat izin dari pimpinan) kita evaluasi ulang dan kita ganti, karena kita tidak mau PPK kerja setengah-setengah,” ujar Izuddin.
Sumber : Muhammad Nasir | Serambi Online
