Walau dalam kondisi keuangan yang serba minim, Kabupaten Aceh Tamiang yang kini sedang menggiatkan pembangunan di segala sektor terutama pen...
Walau dalam kondisi keuangan yang serba minim, Kabupaten Aceh Tamiang yang kini sedang menggiatkan pembangunan di segala sektor terutama pendidikan, berani bertaruh demi pelaksanaan event bergengsi MTQ XXX Tinggkat Aceh, walau megap-megap dan sekarat.Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXX Aceh yang akan diselenggarakan Juli 2011 di Kabupaten Aceh Tamiang, Pemerintah Propinsi Aceh hanya memplotkan dana sebesar Rp 2,5 Miliar.
Dana sebesar itu, menurut Bupati Aceh Tamiang Drs H. Abdul Latief hanya cukup untuk biaya pembelian piala serta pembayaran para juri saja.
Pernyataan itu disampaikan Bupati disela kata sambutannya pada pembukaan acara Muscab II PBSI dan PTMI Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (2/6) di Aula SKB setempat. Menurut Bupati Abdul Latief, biaya selain pembelian piala (tropy) dan gaji dewan juri, harus ditanggung tuan rumah sendiri, yakni Pemkab Aceh Tamiang.
“Karena dalam penyelenggaraan MTQ XXX Aceh ini memerlukan biaya yang cukup besar, maka kita selaku tuan rumah, sangat wajar jika harus menggunakan APBK serta partisifasi dari seluruh PNS Aceh Tamiang”, ungkap Abdul Latief.
Megap-Megap
Terkait dengan itu, jika dilihat dari segi keuangan, selaku daerah yang baru dimekarkan, Pemkab Aceh Tamiang sedang giat giatnya membangun, baik yang bersifat infrastruktur termasuk kebutuhan pertanian dan pendidikan.
Hal ini yamg membuat Pemkab Aceh Tamiang semakin menjadi megap megap, dan ini diperparah lagi dengan difisitnya keuangan yang dialami daerah selama 3 tahun secara beruntun membuat keuangan Aceh Tamiang semakin sekarat.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyadari itu, namun dalam hal ini terkesan memaksakan diri untuk tampil menjadi tuan rumah MTQ XXX Aceh tahun 2011. imbasnya, sekitar 4500 PNS gajinya harus dipotong per orang sebanyak Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu perbulan sesuai dengan golongan. Dan pemotongan ini berlangsung selama 6 bulan sejak Januari lalu.
Diperkirakan, hasil dari pemotongan gaji para PNS tersebut mencapai ratusan Juta Rupiah, bahkan diprediksi mendekati angka Milyar. Dari hasil investigasi wartawan Orbit, tidak sedikit PNS yang mengaku merasa terpaksa mengikuti aturan dan kebijakan yang ditetapkan Pemkab Atam, terutama bagi kalangan PNS golongan rendah.
Sumber : Suparmin | Harian Orbit Online
